bogortraffic.com, BOGOR Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kalangan pengusaha menilai pemerintah perlu memberikan kepastian regulasi dan memperkuat sinkronisasi kebijakan ekonomi antar-kementerian.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar dalam acara Katadata Policy Dialogue bertajuk “Satu Tahun Prabowo-Gibran, Mengukur Langkah Awal Prabowonomics” di Jakarta, Selasa (21/10).
Menurut Sanny, dunia usaha saat ini menghadapi tantangan besar akibat ketidakpastian kebijakan yang muncul sejak periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga memasuki tahun pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Masalahnya, sejak periode kedua Presiden Jokowi dan kini setahun pertama Presiden Prabowo, urusan ekonomi tak bisa dilepaskan dari politik. Pemecahan sejumlah kementerian karena penambahan kursi kabinet membuat sinkronisasi antar-kementerian belum optimal. Dan ini berdampak pada dunia usaha,” ujar Sanny.
Ia menegaskan, kalangan pengusaha sangat mendambakan kepastian regulasi dan arah kebijakan ekonomi yang konsisten agar iklim investasi dan bisnis dapat tumbuh lebih stabil.
“Kami coba sesuaikan, dan memang yang terjadi, apa yang sebetulnya mesti dibenahi adalah kepastian dalam masalah yang berhubungan dengan kebijakan,” tambahnya.
Erosi Teknokrasi dan Tantangan Efisiensi
Sementara itu, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Mohammad Ikhsan mengingatkan pentingnya menempatkan pejabat publik sesuai kepakaran guna mengembalikan peran teknokrasi dalam pengambilan keputusan ekonomi.
“Sekarang sedang terjadi erosi teknokrasi. Contohnya kebijakan biodiesel di atas 30% (B50) yang rencananya diterapkan tahun depan. Ini tidak masuk akal. Negara tidak untung, pengusaha CPO tidak untung, pengusaha biodiesel juga tidak untung. What for? Mestinya ada teknokrasi,” kata Ikhsan.
Ikhsan juga menyoroti inkonsistensi kebijakan efisiensi pemerintah yang berbanding terbalik dengan realitas di lapangan.
“Di mana letak efisiensi kalau kabinet makin gemuk dan belanja alutsista naik signifikan? Secara angka, ini tidak layak dalam pengukuran Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Kalau ingin efisien, you have to be slim, efficient,” tegasnya.
Menurutnya, ICOR yang tinggi mencerminkan pemborosan sumber daya dan lemahnya produktivitas. Pemerintah perlu memastikan setiap investasi menghasilkan output ekonomi yang optimal, bukan sekadar memperbesar struktur birokrasi dan belanja negara.
BRIN: Birokrasi Harus Bebas dari Kepentingan Politik
Dari sisi tata kelola pemerintahan, Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai bahwa birokrasi profesional dan netral menjadi fondasi penting bagi Indonesia menuju negara maju.
“Kalau Indonesia ingin masuk ke kelas birokrasi dunia, maka birokrasi tidak boleh ditarik ke kepentingan politik,” ujar Siti Zuhro.
Ia mencontohkan Singapura sebagai negara yang berhasil menjaga birokrasi dari politisasi. Saat melakukan studi ke sana, Siti menemukan bahwa aparatur sipil Singapura terkejut dengan kondisi di Indonesia karena di sana tidak ada birokrasi yang dijadikan alat politik.
“Di sana tidak ada dukung-mendukung secara partisan sampai ke tingkat kelurahan atau desa. Kalau birokrasi partisan, itu justru merusak tatanan pemerintahan,” ujarnya.
Siti juga menyoroti pentingnya desain kelembagaan yang efisien.
“Idealnya birokrasi itu kaya fungsi meski miskin struktur. Kalau sekarang kaya struktur, saya khawatir justru miskin fungsi,” pungkasnya.
Evaluasi Satu Tahun Prabowo-Gibran: Konsistensi dan Tata Kelola
Berbagai pandangan dari kalangan pengusaha, akademisi, dan peneliti tersebut menggambarkan harapan besar terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran di tahun-tahun mendatang.
Kepastian regulasi, efisiensi birokrasi, dan profesionalisme aparatur sipil menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan dunia usaha serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam konteks implementasi Prabowonomics, tantangannya kini adalah bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara politik, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan agar visi kemandirian ekonomi nasional dapat terwujud tanpa mengorbankan efektivitas birokrasi.
