bogortraffic.com, KABUPATEN BOGOR— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor meluncurkan draf pendekatan humanis dalam merestrukturisasi ruang publik tanpa mematikan simpul ekonomi kerakyatan.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menggelar dialog silaturahmi langsung dengan ratusan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Alun-alun Tegar Beriman, Cibinong, Senin (13/7/2026) malam.
Langkah di mana Rudy Susmanto tata PKL Tegar Beriman ini ditujukan untuk menciptakan keselarasan fasilitas publik hulu-hilir agar tetap bersih, tertib, namun ramah investasi mikro.
”Kami sangat mengapresiasi kontribusi para pedagang yang memberikan warna bagi Kabupaten Bogor. Kami ingin Bogor maju dan bersih, tetapi di sisi lain kami juga menjamin masyarakat tetap bisa mencari nafkah. Pemerintah memberikan ruang usaha di Alun-alun Tegar Beriman, asalkan mematuhi draf aturan ketertiban dan kenyamanan bersama,” ujar Rudy Susmanto didampingi Sekda beserta jajaran Kepala Dinas terkait.
Sebagai fondasi awal penataan wilayah, Pemkab Bogor melalui Disperindag serta Dinas Koperasi dan UMKM akan melakukan draf pendataan profil pelaku usaha secara menyeluruh.
Pendataan berbasis data riil ini berfungsi sebagai basis validasi jika ke depan terdapat draf program bantuan atau pembinaan modal dari pemerintah.
Regulasi ketat yang disepakati bersama dalam forum tersebut meliputi:
- Jam Kerja: Aktivitas dagang diperbolehkan mulai pukul 18.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB.
- Komitmen Kebersihan: Menerapkan prinsip “datang bersih, pulang bersih”. Pedagang wajib membawa kantong sampah mandiri dan dilarang meninggalkan limbah di area rumput.
- Pemberdayaan Paguyuban: Mendorong pembentukan paguyuban resmi PKL sebagai draf saluran komunikasi dua arah dengan pemerintah daerah.
Untuk memperkuat identitas pariwisata daerah menjelang Hari Kemerdekaan RI, Rudy mengajak para pedagang mulai mengadopsi ornamen busana adat tradisi.
Pramudi lapak diimbau mengenakan unsur budaya Sunda seperti ikat kepala udeng atau pakaian pangsi guna menonjolkan kearifan lokal.
Di sisi lain, Pemkab Bogor juga bergerak taktis menyiapkan draf lokasi alternatif jangka panjang yang lebih representatif, salah satunya di lingkar luar kawasan Stadion Pakansari.
Sementara untuk sektor perparkiran, Dinas Perhubungan diinstruksikan menggandeng pemuda sekitar agar dikelola resmi sesuai draf tarif peraturan daerah guna mencegah praktik pungli.
”Pemerintah memahami kebutuhan isi dompet warga, namun masyarakat juga harus mau diatur demi keindahan kota. Jika Alun-alun ini bersih dan nyaman, maka draf kunjungan pelancong dari luar daerah akan melonjak. Hal itu otomatis membuka peluang rezeki yang jauh lebih besar bagi pedagang semua,” pungkas Rudy.
