Buka Akses 20 Perjanjian Dagang, Mendag Busan Perluas Ekspor Manufaktur Lewat e-SKA

Menteri Perdagangan, Budi Santoso (Mendag Busan)

bogortraffic.com, JAKARTA— Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan terus memacu agresivitas sektor industri hilir domestik untuk merambah pasar global secara efisien.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso (Mendag Busan), menegaskan komitmen strategis di mana pihaknya melakulan perluasan ekspor manufaktur melalui optimalisasi pemanfaatan puluhan perjanjian dagang internasional yang telah disepakati oleh Indonesia dengan negara-negara mitra.

Bacaan Lainnya

​Arahan taktis tersebut disampaikan Mendag saat menerima jajaran delegasi pimpinan principal Denso Global Denso Group Indonesia yang dipimpin oleh President Commissioner Denso International Pte Ltd, Hisashi Yanase, di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

​”Kami mendorong penuh para pelaku usaha manufaktur, termasuk investor besar seperti PT Denso Indonesia, untuk memanfaatkan secara masif jaringan perjanjian dagang kita demi mendapatkan draf tarif yang jauh lebih kompetitif di negara tujuan. Saat ini, Indonesia memiliki 20 perjanjian dagang yang sudah diimplementasikan resmi, 15 dalam proses ratifikasi, dan 11 lainnya sedang aktif dinegosiasikan,” ujar Budi Santoso.

​Merespons draf masukan dari pihak Denso terkait pentingnya simplifikasi administrasi dan penguatan infrastruktur logistik, Kemendag meluncurkan solusi digital terintegrasi.

Pemerintah resmi menerapkan sistem otomatisasi Surat Keterangan Asal (SKA) preferensi melalui pengembangan platform elektronik e-SKA.

​Melalui draf teknologi e-SKA ini, alur ekspor barang dipangkas menjadi lebih praktis:

Sistem Kerja: Ketika eksportir menginput data tujuan ke negara mitra, sistem elektronik akan secara otomatis mengarahkan pemanfaatan fasilitas tarif preferensi terendah.

Cakupan Wilayah: Otomatisasi SKA terkini sudah berlaku aktif untuk tujuan ekspor ke Uni Emirat Arab, Hongkong, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, Australia, dan Pakistan.

​Kemendag memastikan akan terus mempererat draf koordinasi lintas sektoral dengan kementerian dan lembaga terkait guna menyapu bersih kendala non-teknis yang masih membayangi pelaku usaha di pelabuhan maupun jalur distribusi hulu-ke-hilir.

​Iklim usaha yang kondusif menjadi prioritas utama pemerintah untuk mengamankan volume perdagangan luar negeri Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.

​”Setiap hambatan riil yang dihadapi oleh draf operasional pelaku usaha di lapangan harus segera dikomunikasikan. Kami berkomitmen hadir memberikan solusi konkret untuk melancarkan arus ekspor manufaktur nasional secara berkelanjutan,” pungkas Budi Santoso.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan