bogortraffic.com, BADUNG— Komitmen pembenahan birokrasi di pintu-pintu gerbang perdagangan internasional tanah air terus dipacu.
Badan Karantina Indonesia (Barantin) bergerak taktis mengintegrasikan sistem pemeriksaan komoditas niaga di mana pihaknya telah mempercepat layanan karantina eksportir guna memangkas biaya logistik sekaligus mendongkrak daya saing produk lokal di pasar global.
Langkah akselerasi makro tersebut ditegaskan langsung oleh Kepala Barantin, Abdul Kadir Karding, saat berdialog dalam agenda Sarasehan Eksportir Bali di Kabupaten Badung, Jumat (17/7/2026).
”Otoritas karantina tidak boleh lagi menjadi bottleneck atau penghambat arus perdagangan. Sebaliknya, Barantin wajib bertindak sebagai accelerator yang mempercepat draf proses ekspor-impor secara efektif dan efisien, tanpa sedikit pun menurunkan fungsi perlindungan terhadap kekayaan sumber daya hayati Indonesia,” ujar Karding.
Karding mengakui, selama ini para pelaku usaha mikro maupun makro kerap dihadapkan pada kendala klasik berupa alur pemeriksaan fisik yang berulang.
Hambatan dokumen tata niaga hulu-ke-hilir ini sangat memukul kualitas komoditas ekspor perishable (mudah rusak) seperti produk perikanan segar, buah-buahan, dan hortikultura asal Bali.
Sebagai solusi riil di lapangan, Barantin menempuh tiga draf transformasi taktis:
Digitalisasi Layanan: Mengalihkan pengurusan dokumen ke platform elektronik guna meminimalisir interaksi tatap muka yang rentan pungli.
Penyederhanaan Prosedur: Mengintegrasikan draf titik pemeriksaan bersama antarkementerian/lembaga di kawasan pelabuhan dan bandara.
Sistem Ketertelusuran (Traceability): Menyiapkan program pendampingan untuk memperkuat transparansi asal-usul produk sesuai standar ketat pasar internasional.
Kendati fokus mempercepat durasi sertifikasi dagang, Barantin menegaskan tidak akan menoleransi pelonggaran standar pengawasan terhadap ancaman hama penyakit luar.
Fungsi benteng pertahanan biosekuriti dinilai tetap menjadi prioritas utama guna mengantisipasi kerugian ekonomi masif akibat draf kebocoran sistem pencegahan, seperti halnya riwayat wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang sempat melanda komoditas peternakan nasional pada tahun 2022 lalu.
”Kami wajib menemukan titik keseimbangan yang presisi. Proses ekspor komoditas daerah kita pacu secepat mungkin, namun draf pengawasan keamanan hayati nasional tidak boleh goyah. Kami ingin membangun ekosistem pelayanan yang transparan, bersih dari manipulasi, dan berintegritas,” pungkas Karding.
