bogortraffic.com, KABUPATEN BOGOR— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mulai mengambil langkah progresif untuk mengonversi potensi kelestarian alam menjadi instrumen pembiayaan hijau daerah.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, secara resmi menegaskan komitmennya pihaknya untuk rintis pasar karbon daerah melalui penyusunan peta jalan (roadmap) strategis hulu-ke-hilir untuk memperkuat pembangunan rendah emisi.
Langkah taktis tersebut dimatangkan dalam rapat koordinasi intensif bersama PT TUV Rheinland Indonesia guna memetakan integrasi data vegetasi di kawasan Alun-alun hingga pelosok desa, Senin (20/7/2026).
”Fokus utama Pemkab Bogor saat ini adalah membangun sistem penanaman pohon yang terdata, terstruktur, dan berkelanjutan. Hingga kini, akumulasi penanaman telah menembus 45 ribu pohon. Potensi komersialisasi penyerapan emisi melalui platform IDX Carbon dan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) akan menjadi nilai tambah ekonomi yang masif bagi masyarakat di masa mendatang,” urai Rudy Susmanto.
Berdasarkan draf kajian awal, Kabupaten Bogor dinilai memiliki modal geografis yang sangat kuat untuk mengimplementasikan Community Based Tree Planting Carbon Program.
Skema ini mengedepankan draf partisipasi aktif masyarakat dalam menghidupkan ruang terbuka hijau sekaligus memproduksi kredit karbon yang diakui secara nasional.
Guna mempercepat realisasi pasar karbon tersebut, Bupati Rudy menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait untuk segera menuntaskan tiga draf parameter berikut:
- Kajian Lahan: Pemetaan zonasi kawasan hutan publik dan area tutupan hijau yang potensial.
- Inventarisasi Vegetasi: Pendataan jenis dan daya serap draf emisi dari puluhan ribu pohon yang telah tertanam.
- Roadmap Bursa: Penyusunan draf regulasi lokal dari tahap pengukuran, proses registrasi resmi, hingga draf mekanisme perdagangan di bursa karbon.
Perwakilan PT TUV Rheinland Indonesia, Mukhsin Safiq, menyatakan kesiapan penuh korporasi untuk menyokong validasi data dan draf metodologi pengukuran emisi Pemkab Bogor agar sesuai regulasi makro.
Sinergi data yang akurat antara luasan lahan, kerapatan vegetasi, dan transparansi sistem registrasi menjadi draf kunci mutlak agar unit karbon Kabupaten Bogor memiliki daya saing dan diakui dalam ekosistem perdagangan karbon nasional.
”Kami tidak ingin program penghijauan ini sekadar menjadi seremoni penataan lingkungan hidup saja. Melalui draf roadmap yang jelas dan terukur, kita ingin program lingkungan ini membuka keran peluang draf ekonomi baru berbasis karbon yang dapat dikelola secara mandiri dan berkelanjutan oleh warga Bogor,” pungkas Rudy.
