bogortraffic.com, BENGKULU – Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkumhut) resmi memulai kembali Operasi Gabungan Merah Putih Lanskap Seblat di Provinsi Bengkulu, Senin (9/3/2026).
Operasi terpadu ini menargetkan pemulihan kawasan hutan seluas ± 80.978 hektare yang merupakan koridor utama Gajah Sumatera dan benteng ekologis masyarakat.
Fokus area operasi tahun 2026 yang telah dimulai sejak 5 Maret ini mencakup TWA Seblat, HP Air Ipuh, HP Teramang, serta kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Langkah ini melibatkan unsur Polri, BKSDA, TNKS, dan Dinas LHK.
Direktur Jenderal Gakkumhut, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa strategi operasi dirancang secara tegas namun tetap mengedepankan keadilan bagi masyarakat kecil yang kooperatif.
Sasaran utama pemerintah adalah para aktor intelektual di balik perusakan hutan.
“Operasi ini dirancang untuk memutus rantai bisnis perambahan, bukan mengorbankan rakyat kecil. Pemerintah secara tegas menyasar pemilik lahan, pemodal, dan pengendali alat berat sebagai sasaran utama. Selain pidana, kami juga menyiapkan instrumen sanksi administratif bagi pemegang perizinan (PBPH) yang melanggar, serta langkah perdata untuk memastikan pemulihan kawasan dan ganti rugi negara,” tegas Dwi Januanto.
Kementerian Kehutanan berkomitmen menjaga Lanskap Seblat sebagai habitat penting Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) dan Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) melalui rehabilitasi lahan dan penataan batas.
Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera, Hari Novianto, menjelaskan bahwa keberhasilan tahun ini berpijak pada capaian tahap pertama di akhir 2025.
Saat itu, tim berhasil menguasai kembali 8.200 hektare lahan perambahan dan memusnahkan 24.100 batang sawit ilegal.
Petugas juga merobohkan 186 pondok kerja perambah, memutus 7 jembatan akses, serta mengamankan barang bukti berupa satu unit bulldozer dan satu unit ekskavator.
Saat ini, tiga berkas perkara perambahan telah rampung disidik dan para tersangka tengah menjalani persidangan di PN Mukomuko.
Dalam operasi terbaru ini, Ditjen Gakkumhut terus mengedepankan pendekatan persuasif. Aparat telah meminta keterangan dari perangkat desa guna memperjelas alur jual beli lahan ilegal.
Respons positif mulai terlihat dengan adanya beberapa warga yang secara sukarela menyatakan kesediaan untuk menyerahkan kembali lahan yang mereka kuasai kepada negara melalui surat pernyataan resmi.
Hal ini membuktikan bahwa penegakan hukum kehutanan saat ini berpihak pada kelestarian hutan sekaligus keadilan bagi masyarakat kecil.
