bogortraffic.com, JAKARTA— Kawasan hutan produksi Indonesia yang mencapai 72 juta hektare menghadapi tantangan berat berupa rendahnya nilai ekonomi riil. Kondisi ini memicu tingginya desakan konversi lahan hutan ke sektor lain yang dinilai lebih menguntungkan secara finansial.
Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Prof. Dodik Ridho Nurochmat, mengungkapkan ketimpangan pendapatan per hektare yang sangat kontras antara komoditas hutan dan sektor perkebunan swasta.
“Saat ini, nilai ekonomi langsung hutan hanya sekitar Rp4 juta per hektare per tahun, jauh dibandingkan dengan perkebunan sawit yang mencapai sekitar Rp40 juta per hektare per tahun atau sepuluh kali lipatnya. Kondisi ini menyebabkan beberapa pihak cenderung ingin mengkonversi hutan ke penggunaan lain,” urai Prof. Dodik, Senin (22/6/2026).
Untuk mengatasinya, Prof. Dodik menilai pemerintah perlu mengubah mindset Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kehutanan, dari yang semula berbasis komoditas mentah menjadi berbasis kawasan atau paket pemanfaatan terintegrasi.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Purwadi Soeprihanto, menyoroti regulasi Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 (P.8). Aturan ini sejatinya membawa paradigma baru melalui konsep Multiusaha Kehutanan (MUK) yang tidak lagi bertumpu pada kayu, melainkan mencakup hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan (jasling).
Namun, Purwadi mengakui bahwa di lapangan, implementasi multiusaha kehutanan regeneratif ini masih berjalan lambat dan terfragmentasi.
“Pemanfaatan oleh pemegang izin dan masyarakat masih berskala kecil sehingga belum economically viable (layak secara ekonomi). Distribusi dan logistik juga bermasalah karena produk tersebar di ruang yang sangat luas, membuat biaya ekonomi tinggi dan produk tidak kompetitif,” jelas Purwadi.
Sebagai jalan keluar, APHI mengusulkan penerapan pendekatan lanskap (landscape approach). Melalui strategi ini, seluruh elemen dalam satu bentang lahan terintegrasi penuh, mulai dari:
-
Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
-
Kelompok perhutanan sosial dan pengelola hutan desa
-
Industri kecil, UMKM, dan jaringan vendor lokal
Integrasi dalam satu lanskap teragregasi ini diyakini mampu menarik minat pembiayaan hijau skala besar, memotong rantai logistik, serta mempercepat hilirisasi produk hutan non-kayu yang bernilai tambah tinggi di pasar global sesuai prinsip Sustainable Development Goals (SDGs).
