bogortraffic.com, BOGOR – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pertengahan November 2025 telah mencapai 61 persen dari total pagu. Namun, Dadan menilai pihaknya kemungkinan membutuhkan tambahan anggaran yang cukup besar untuk menutup kebutuhan operasional hingga akhir tahun.
“Sesuai dengan planning kita, anggaran kita sudah terserap sampai hari ini Rp43,4 triliun, itu sudah mencakup 61 persen,” ujar Dadan kepada wartawan pada Rabu, 12 November 2025.
Dadan menambahkan, untuk kategori bantuan pemerintah, serapan anggaran baru mencapai 36,23 persen dari total pagu Rp51,2 triliun. Artinya, masih terdapat sisa sekitar Rp14 triliun untuk dikelola dalam 50 hari ke depan.
Menurut Dadan, kebutuhan dana hingga akhir tahun justru bisa melampaui angka tersebut, terutama untuk optimalisasi pelaksanaan program.
Kepala BGN itu memperkirakan bahwa di sisa waktu 50 hari terakhir, program Makan Bergizi Gratis akan memerlukan tambahan sekitar Rp29,5 triliun agar pelaksanaan di lapangan tetap berjalan optimal.
“Kemungkinan kita akan membutuhkan anggaran biaya tambahan karena di 50 hari terakhir untuk bantuan pemerintah membutuhkan 29,5 triliun,” ungkapnya.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah dan masyarakat berpendapatan rendah, mencakup ribuan sekolah dan komunitas penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Di sisi lain, Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menekankan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap kualitas bahan pangan yang digunakan dalam program tersebut. Nanik menyebut, BGN berkomitmen memastikan tidak ada lagi insiden ‘kecelakaan pangan’ seperti yang sempat terjadi sebelumnya.
“Kami akan terus berupaya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat, terutama jangan ada lagi kejadian kecelakaan pangan,” kata Nanik.
Wakil Kepala BGN itu menambahkan, pengawasan kualitas bahan baku, distribusi, serta pelibatan pihak lokal menjadi bagian penting dalam menjamin keberlanjutan program dan memitigasi risiko di lapangan.
