JAKARTA— Kawasan transmigrasi terbukti nyata menjadi pilar utama ketahanan pangan dan mesin penggerak ekonomi daerah.
Kementerian Transmigrasi (Kementrans) berkomitmen mempercepat akselerasi pembangunan hulu-hilir di Sulawesi Tenggara melalui langkah taktis di mana Kementrans pacu infrastruktur transmigrasi Konawe Selatan demi mengoptimalkan kontribusi agraria nasional.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, saat menerima audiensi Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, di Gedung Makarti Komplek Kementrans, Kalibata, Jakarta, Rabu (8/7/2026).
“Sebelum saya lahir, program transmigrasi sudah berjalan di Konawe Selatan sejak tahun 1968. Dampaknya sangat luar biasa bagi makro ekonomi regional. Kawasan transmigrasi di daerah kami mampu berkontribusi lebih dari 50 persen terhadap PDRB sektor pertanian, sekaligus menjadi pemasok utama kebutuhan pangan Kota Kendari,” ungkap Viva Yoga Mauladi.
Irham memaparkan, dari total 25 kecamatan di Konawe Selatan, sebanyak 15 kecamatan di antaranya merupakan wilayah penempatan transmigran yang kini diplot sebagai Pusat Ekonomi Mandiri.
Kendati menjadi penopang pangan, kawasan tersebut masih dihadapkan pada kendala infrastruktur hulu seperti jalan antardesa yang belum diaspal, pasar yang kurang layak, serta fasilitas jembatan dan air bersih.
Merespons tantangan riil tersebut, Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa Kementrans berada di garda terdepan untuk menyelesaikan masalah fasilitas fisik.
Guna mewujudkan efisiensi pembangunan di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementrans mengedepankan pendekatan pentaheliks dan sinergi lintas kementerian:
Sektor Pendidikan: Kementrans menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk memasukkan klaster Konawe Selatan ke dalam program rehabilitasi sekolah rusak di wilayah transmigrasi.
Sektor Konektivitas: Melakukan koordinasi taktis dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU) guna mempercepat pengaspalan jalan dan jembatan penghubung ekonomi di Tinanggea dan Kolono.
Selain perbaikan fasilitas fisik, Kementrans menaruh perhatian serius terhadap kepastian hukum hak milik tanah bagi para transmigran.
Viva Yoga menyebutkan, aspek legalitas ini sangat penting agar lahan pertanian dapat dikelola secara berkelanjutan dan bankable.
Berdasarkan data hulu, dari target sertifikasi lahan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 1.588 bidang di Konawe Selatan, hingga pertengahan tahun 2026 ini baru terealisasi 708 bidang lahan.
“Dalam penuntasan sertifikasi lahan ini, Kementrans bersinergi ketat dengan Kementerian ATR/BPN. Sisa 880 bidang lahan yang belum tersertifikasi di Konawe Selatan ditegaskan akan segera kita tuntaskan dalam waktu dekat. Kementrans tidak bisa berjalan sendirian; kolaborasi kokoh bersama Pemda, BUMN, dan sektor swasta adalah kunci membawa transmigrasi menjadi sentra ekonomi kelas dunia,” pungkas Viva Yoga.
