bogortraffic.com, JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menjalin kolaborasi strategis. Kedua kementerian menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergitas Pengendalian Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan di sela-sela acara “Ocean Climate Dialogue”.
Penandatanganan dilakukan oleh Ary Sudijanto (Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH) dan A. Koswara (Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP). Kerja sama ini menjadi langkah krusial dalam implementasi nilai ekonomi karbon dan pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.
Ary Sudijanto menekankan bahwa sebagai negara kepulauan terbesar, sektor kelautan memiliki peran sentral dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
“Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Lebih dari 70 persen wilayah kita adalah laut, dan lebih dari 60 persen penduduk kita tinggal di wilayah pesisir,” ujar Ary Sudijanto.
Potensi besar ekosistem pesisir Indonesia, terutama mangrove dan lamun, menjadi solusi berbasis laut (ocean-based solution) yang integral. Indonesia diketahui memiliki sekitar 20–25 persen dari total mangrove dunia. Ekosistem ini bukan hanya penyimpan karbon raksasa, tetapi juga pelindung pesisir dan pendukung keanekaragaman hayati.
Mandat Perpres Nomor 110 Tahun 2025
Dirjen Pengelolaan Kelautan KKP, A. Koswara, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan wujud pelaksanaan mandat regulasi terbaru yang memperkuat posisi KKP dalam memimpin aksi iklim sektor maritim.
“Komitmen ini ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, yang memberikan mandat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memimpin aksi iklim di sektor kelautan dan perikanan,” tegas A. Koswara.
Melalui perjanjian ini, KLH/BPLH dan KKP akan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan program iklim.
Tujuannya bukan hanya sekadar menurunkan emisi gas rumah kaca, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem laut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Sinergi ini diharapkan mampu memastikan target NDC Indonesia tercapai secara akuntabel melalui instrumen nilai ekonomi karbon yang transparan dan berdampak luas bagi ketahanan iklim nasional.
