bogortraffic.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen kuat mewujudkan transportasi rendah karbon di Indonesia.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk menciptakan sistem transportasi nasional yang lebih bersih dan ramah lingkungan.
Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kemenhub, Tatan Rustandi, menegaskan peran strategis sektor transportasi dalam pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca nasional.
“Indonesia memiliki komitmen kuat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui berbagai program dan kebijakan. Transportasi jadi salah satu sektor yang diharapkan berkontribusi lebih besar dalam pencapaian target penurunan tersebut,” ujar Tatan Rustandi dalam kegiatan Press Background di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (23/10).
Kebijakan aksi mitigasi emisi gas rumah kaca transportasi di Indonesia tertuang dalam KM Nomor 8 Tahun 2023.
Aksi ini meliputi efisiensi energi dan pemanfaatan energi baru terbarukan pada seluruh moda transportasi, baik di sektor darat, laut, udara, dan perkeretaapian.
Transisi energi yang dilakukan Kemenhub telah menyentuh berbagai aspek. Di sektor sarana, telah diterapkan pengoperasian kendaraan listrik, kereta api berbahan bakar biofuel dan listrik, kapal laut berbahan bakar biofuel, hingga Bioavtur Jet 2.4 pada salah satu maskapai nasional.
Untuk prasarana, transisi dilakukan dengan pembangunan infrastruktur yang dilengkapi solar panel (PLTS) dan Onshore Power Supply di pelabuhan.
1. Transportasi Darat dan Kendaraan Listrik
Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Muiz Thohir, menjelaskan strategi utama adalah elektrifikasi angkutan umum perkotaan dan penataan jaringan transportasi.
Kemenhub juga telah membangun Proving Ground Bekasi yang dilengkapi fasilitas pengujian emisi.
“Untuk mendukung transportasi yang ramah lingkungan, Kemenhub telah membangun Proving Ground Bekasi yang telah dilengkapi dengan fasilitas pengujian emisi kendaraan bermotor,” terang Muiz Thohir.
Keberpihakan Pemerintah juga ditunjukkan dengan pemberian insentif kendaraan listrik berbasis baterai, seperti pengenaan tarif penerbitan Sertifikat Uji Tipe (SUT) yang rendah, dan pengenaan tarif Nol Rupiah untuk penerbitan SUT dan SRUT kendaraan konversi.
2. Transportasi Laut dan Program Green Port
Direktur Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Muhammad Anto Julianto, menjelaskan langkah strategis di sektor kepelabuhanan adalah menjalankan program Ecoport atau Green Port.
Konsep Ecoport memiliki empat pilar utama, meliputi pemenuhan regulasi lingkungan, penerapan sistem manajemen lingkungan (ISO 14001), pelaksanaan green initiatives, serta keterlibatan stakeholders.
“Untuk mencapai empat pilar tersebut, ada sepuluh klaster Ecoport yang harus dipenuhi,” ungkap Muhammad Anto, termasuk pengelolaan energi, pengelolaan limbah kapal, hingga pengelolaan habitat asli di pelabuhan.
Di sektor perkeretaapian, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Kemenhub, Arif Anwar, mendorong pengalihan angkutan logistik jarak jauh dari truk ke kereta api.
Selain itu, BBM yang digunakan pada kereta api adalah B40, yang mengandung campuran bahan bakar nabati lebih tinggi dibanding solar biasa.
“Untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, BBM yang digunakan pada kereta api adalah B40,” tutur Arif.
Penggunaan PLTS pada stasiun dan balai yasa juga turut menekan konsumsi listrik PLN.
Sementara itu, Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub menargetkan penerapan Sustainable Aviation Fuel (SAF).
Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, Sokhib Al Rohman, berharap, “Kami sangat berharap Indonesia sudah bisa menerapkan 1 persen SAF pada tahun 2027 mendatang.”
Langkah dekarbonisasi di sektor udara juga meliputi modernisasi peralatan ground handling dan penggunaan renewable energy.
