bogortraffic.com, BOGOR– Pemerintah China menegaskan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh tetap berjalan baik dan memberikan manfaat ekonomi besar bagi Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap isu restrukturisasi utang proyek tersebut.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyampaikan bahwa proyek hasil kerja sama kedua negara itu telah beroperasi dengan lancar selama dua tahun dan terbukti memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Selama dua tahun terakhir, kereta cepat Jakarta–Bandung telah mempertahankan operasi yang aman, tidak terhambat, dan tertib,” ujar Guo dalam konferensi pers reguler pada Senin 20 Oktober 2025 lalu.
Guo menyebut hingga kini, KCJB telah melayani lebih dari 11,71 juta penumpang, dengan jumlah pengguna yang terus meningkat setiap bulannya.
Ia menilai keberadaan proyek tersebut menciptakan manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan, termasuk menciptakan sejumlah besar lapangan kerja lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur.
Guo juga menegaskan bahwa proyek infrastruktur besar seperti KCJB tidak semestinya diukur semata dari sisi keuangan. Dia menilai, nilai tambah publik dan kontribusi terhadap konektivitas kawasan jauh lebih penting untuk dilihat.
Sikap Tegas Menkeu: Utang KCJB Tanggung Jawab BUMN, Bukan APBN
Di sisi lain, isu pembiayaan proyek kereta cepat yang menelan biaya sekitar US$ 7,26 miliar (setara Rp119,79 triliun) ini masih memicu perdebatan di dalam negeri.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung utang proyek tersebut.
Menurut Purbaya, beban utang KCJB merupakan tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi pelaksana proyek.
Mantan Ketua Dewan Komisioner LPS itu meyakini PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Danantara) mampu mengelola kewajiban finansial tanpa dukungan APBN.
“Dividen BUMN cukup untuk membayar angsuran utang kereta cepat. Ini bukan urusan APBN,” tegas Purbaya.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengonfirmasi bahwa pemerintah Indonesia dan China telah sepakat melakukan restrukturisasi pembiayaan proyek KCJB.
Menurutnya, salah satu opsi yang dibahas adalah memperpanjang masa pembayaran utang hingga 60 tahun guna meringankan beban keuangan jangka pendek.
“Kemarin kita bicara dengan Kementerian Keuangan, tidak ada masalah, karena kalau kita restructuring 60 tahun, itu jadi lebih kecil,” ujar Luhut dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran pada Senin 20 Oktober 2025.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut dapat tetap terjaga, sembari memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan tidak membebani fiskal negara.
