bogortraffic.com, BOGOR — Sebagian publik tengah ramai menyoroti Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, yang belakangan menarik perhatian di media sosial (medsos) karena gaya komunikasinya yang khas—kerap disebut dengan “gaya koboi.”
Tak hanya soal gaya bicara, sebelumnya, Menkeu Purbaya juga sempat tampil di hadapan publik dengan mengenakan jaket biru tua berlogo angka 8 persen, simbol dari target pertumbuhan ekonomi nasional yang ia canangkan.
Dengan nada santai, Purbaya mengaku jaket tersebut merupakan pemberian langsung dari pihak Istana.
“Sebelumnya nih, dibagi dari sana. Dari orang istana,” ujarnya sambil menunjuk logo di dadanya yang bertuliskan “8 persen” saat meninggalkan Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, pada Selasa, 21 Oktober 2025.
Sikap percaya diri ini mencerminkan optimisme pemerintah untuk membawa ekonomi Indonesia tumbuh lebih cepat di tahun 2026 mendatang.
Dalam kesempatan berbeda, Purbaya menuturkan pertumbuhan konsumsi masyarakat pada kuartal IV-2025 diyakini akan menembus di atas 5,5 persen.
Angka itu disebut lebih tinggi dari laju pertumbuhan nasional pada kuartal II yang tercatat 5,12 persen.
Menkeu RI menilai peningkatan ini tak lepas dari kebijakan pemerintah yang mendorong likuiditas melalui penempatan dana Rp 200 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Data retail sales BI mulai naik di bulan terakhir ini, di September. Karena sebagian dampak dari uang yang saya gelontorkan mulai terasa di sistem,” kata Purbaya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia INDEF di Jakarta, pada Selasa, 28 Oktober 2025.
“Saya pikir Oktober, November, Desember akan lebih terlihat dampaknya di ekonomi,” imbuhnya.
Fenomena “Purbaya Everywhere” kini ramai dibicarakan di media sosial, menggambarkan kehadiran dan gaya komunikatif sang Menkeu di ruang publik digital.
Namun, sebagian kalangan menilai sorotan gaya komunikasi tersebut justru mengalihkan perhatian dari substansi kebijakan ekonomi yang dijalankan.
Pakar Ekonomi dan Analis Pasar Modal Prof. Ferry Latuhihin menilai masyarakat Indonesia kerap terlena dengan gaya populis pejabat publik.
“Saya katakan negara ini terlalu dominan menyetir ekonomi,” ujar Ferry dalam siniar YouTube Rakyat Bersuara, Rabu (29/10/2025).
“Kita harus memberikan space yang lebih besar kepada swasta untuk beraktivitas ekonomi, karena swasta yang lebih tahu,” tambahnya.
Menurut Ferry, target pertumbuhan ekonomi 8 persen masih jauh dari realistis jika pemerintah terus bergantung pada belanja negara tanpa memperkuat sektor swasta.
Ferry juga menilai kebijakan pemerintah yang mengandalkan pajak tinggi dan redistribusi melalui bansos bukan cara organik untuk mendorong ekonomi berkelanjutan.
“Ketika penerimaan negara gemuk, barulah pemerintah suntik dana langsung ke masyarakat. Tapi itu bukan langkah yang struktural,” tegasnya.
Ia menambahkan, aktivitas ekonomi swasta belum bergerak signifikan karena ruang konsumsi publik masih terbatas, sehingga penyerapan tenaga kerja rendah dan masyarakat sulit meningkatkan pendapatan.
Ferry juga menyoroti kecenderungan masyarakat mudah terpengaruh oleh citra dan komunikasi pejabat publik di media sosial.
“Masyarakat Indonesia itu seringkali tertipu oleh gaya-gaya. Gampang sekali kita menipu masyarakat dengan medsos, terlebih sekarang hidup dalam era post-truth,” terangnya.
Lebih jauh, Ferry mempertanyakan efektivitas langkah Menkeu Purbaya dalam menempatkan dana pemerintah di Himbara.
“Sekarang Purbaya selalu menjadi perbincangan dengan gaya-gaya yang disebut koboi, tapi sayangnya saya tidak peduli.
Yang saya pedulikan, kebijakannya apa? Itu harus jelas. Pemindahan dana ke Himbara hanya soal administratif, bukan kebijakan fiskal yang nyata,” tukasnya.
Fenomena “Purbaya Everywhere” menandai pergeseran cara pejabat publik berkomunikasi di era digital—namun juga membuka ruang perdebatan antara citra dan substansi kebijakan ekonomi.
Optimisme pertumbuhan ekonomi 8 persen menjadi ambisi besar, tetapi efektivitas kebijakan fiskal masih menjadi pertanyaan utama para ekonom.
