bogortraffic.com, YOGYAKARTA— Komitmen afirmatif pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi wong cilik di sektor akar rumput terus dipertegas.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan instrumen fiskal hadir secara inklusif melalui intervensi permodalan taktis Pusat Investasi Pemerintah (PIP) senilai Rp65 triliun untuk 14,9 juta pelaku usaha yang belum terjamah perbankan.
Realisasi makro hulu-ke-hilir tersebut diungkapkan Menkeu saat membuka agenda perayaan Pasar Rakyat Usaha Mikro di kawasan Alun-Alun Kidul Yogyakarta.
”Akses permodalan kepada pelaku usaha mikro sangat krusial karena sektor ini menjadi mesin penggerak utama pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dari total 66,5 juta pelaku UMKM di tanah air, lebih dari 67 persen merupakan usaha mikro yang menyumbang di atas 60 persen PDB nasional dan menyerap hampir 117 juta tenaga kerja,” urai Purbaya Yudhi Sadewa.
Menkeu secara candra jujur mengakui bahwa sektor usaha mikro dan ultra mikro merupakan entitas yang paling rentan draf guncangan ekonomi.
Fluktuasi harga bahan baku di tingkat rantai pasok hilir serta gangguan pasar kerap langsung menipiskan modal karena mereka tidak memiliki draf cadangan keuangan yang tebal.
Guna mereduksi beban tersebut, Kementerian Keuangan menempuh langkah radikal:
Bunga Pinjaman Semula: Dipatok sebesar 22,5 persen.
Bunga Pinjaman Terkini: Dipangkas tajam hingga tersisa 8 persen saja demi mempermudah draf likuiditas keuangan pelaku mikro.
Di tengah performa impresif pertumbuhan ekonomi nasional triwulan pertama 2026 yang menembus draf 5,61 persen—serta lompatan tinggi pertumbuhan DIY di angka 5,8 persen—Menkeu menekankan bahwa statistik di atas kertas tidak boleh melupakan realitas riil di lapangan.
Pemerintah menyusun draf anggaran negara agar langsung menyentuh denyut nadi konsumsi harian masyarakat di sektor riil.
”Masyarakat di bawah tidak memikirkan draf statistik makro. Pertanyaan esensial mereka sangat konkret: warung ramai atau tidak, hasil tani terserap pasar atau tidak, serta penghasilan cukup atau tidak. Itulah alasan mendasar mengapa draf alokasi APBN diarahkan penuh untuk menyokong delapan agenda prioritas nasional, termasuk penguatan pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan,” pungkas Purbaya.
