bogortraffic.com, JAKARTA— Tata kelola logistik program prioritas nasional terus diperkuat demi memberikan dampak ekonomi lokal yang berkesinambungan.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan urgensi di mana dirinya untuk optimalisasi SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) agar aktif mengintegrasikan sentra produksi rakyat, BUMDes, hingga sektor UMKM ke dalam ekosistem pasokan pangan.
Langkah taktis ini disampaikan Menkeu dalam Rapat Paripurna DPR Ke-25 Masa Persidangan V di Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
”Pemerintah mendorong penuh SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia logistik lokal. Tujuannya agar mereka dapat langsung menyerap bahan pangan dari para petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi operasional SPPG,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa.
Purbaya memaparkan bahwa pelibatan ekosistem lokal ini merupakan strategi radikal untuk membenahi draf rantai pasok sekaligus memperbesar kapasitas logistik program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kemenkeu mengidentifikasi sejumlah tantangan krusial pada fase awal implementasi program makro ini.
Titik Lemah: Kesiapan alur distribusi komoditas pangan dan keterbatasan infrastruktur pergudangan.
Fokus Wilayah: Kapasitas logistik di kawasan Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang membutuhkan penanganan khusus hulu-ke-hilir.
Guna memastikan akuntabilitas anggaran negara yang dikucurkan, Kementerian Keuangan bergerak agresif dengan membentuk tim pengawas khusus.
Tim terpadu ini melibatkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dengan sebaran posko di seluruh kabupaten/kota.
Draf laporan serapan dana dan performa operasional MBG di lapangan wajib dievaluasi secara berkala setiap dua bulan sekali. Pemerintah menegaskan sanksi tegas akan dijatuhkan bagi pengelola yang menyimpang.
”Kami tidak akan memberikan toleransi bagi SPPG yang terbukti bermasalah dalam pelaksanaan di lapangan. Selain memperketat draf pengawasan, Kemenkeu juga siap menerjunkan dukungan SDM ahli di bidang keuangan jika Badan Gizi Nasional membutuhkan pendampingan teknis pengelolaan anggaran,” pungkas Purbaya.
