bogortraffic.com, JAKARTA— Pemerintah Indonesia bergerak taktis mengamankan rantai pasok dan ketahanan ekonomi nasional di tengah fragmentasi geopolitik dunia.
Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri, menegaskan pentingnya mempercepat langkah strategis berupa perluasan pasar internasional hulu ke hilir.
Agenda penguatan makro ini disampaikan oleh Wamendag dalam sambutan utamanya pada perhelatan 10th Jakarta Geopolitical Forum 2026 yang diinisiasi oleh Lemhannas RI di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
“Indonesia merespons dinamika global dengan memperkuat ketahanan perdagangan melalui Wamendag Roro Esti diversifikasi ekspor dan perluasan mitra investasi. Langkah ini krusial guna mengurangi ketergantungan pada pasar, teknologi, maupun rantai pasok tunggal,” ujar Wamendag Roro Esti.
Wamendag Roro memaparkan bahwa lanskap perekonomian dunia saat ini tengah mengalami disrupsi besar yang ditandai dengan penggunaan instrumen tarif sebagai alat kebijakan proteksionisme serta perubahan konfigurasi logistik global.
Menghadapi tantangan tersebut, Indonesia berkomitmen tetap menjadi mitra yang terbuka dan tepercaya melalui keterlibatan aktif di berbagai forum multilateral strategis:
-
Aliansi Regional & Global: Memperkuat diplomasi ekonomi di ASEAN, G20, APEC, WTO, BRICS, hingga akselerasi keanggotaan OECD.
-
Keseimbangan Kebijakan: Menjaga keharmonisan antara keterbukaan pasar bebas (open trade) dengan perlindungan kedaulatan ekonomi domestik.
Guna menyusun posisi tawar Indonesia yang solid di meja negosiasi internasional, Kemendag mendorong penerapan formulasi kerja sama pentaheliks secara terpadu. Sinergi ini mengintegrasikan peran lima pilar utama: pemerintah sebagai regulator, akademisi sebagai penyedia analisis berbasis bukti (evidence-based), pelaku usaha selaku mesin pasar, masyarakat untuk aspek akuntabilitas, serta media untuk pemahaman publik.
Senada dengan hal tersebut, Plt. Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas, Mayjen TNI (Mar) Ipung Purwadi, M.M., menekankan bahwa hasil rekomendasi forum ini akan menjadi acuan kebijakan nasional. Di sektor riil, ketahanan nasional harus dibarengi dengan peningkatan standar kualitas produk ekspor agar komoditas Indonesia tetap kompetitif di pasar tradisional maupun pasar nontradisional baru.
