KOTA BOGOR – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyerahkan penghargaan kota terbaik se-Jawa Bali dalam penerapan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2023 kepada Kota Bogor. Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menerima penghargaan tersebut di sela kegiatan rapat koordinasi nasional (Rakornas) Tim P2DD di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Selasa (3/10/2023) siang.
Dedie menyatakan bahwa Kota Bogor telah mengimplementasikan tata kelola yang baik, khususnya dalam pendapatan daerah yang hampir 99 persen menggunakan transaksi elektronik atau digital. Selain itu, Kota Bogor juga mencapai tingkat akuntabilitas dan sinergi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Kami berupaya untuk mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka percepatan transaksi digital. Kota Bogor sudah melakukan langkah-langkah ini,” jelas Dedie.
Dedie menekankan bahwa ke depan, Kota Bogor akan terus mendigitalisasikan seluruh aspek, termasuk langkah-langkah untuk menerapkan digitalisasi pada pengeluaran daerah.
“Kata kunci adalah tata kelola, akuntabilitas, dan sinergitas. Semua ini harus dikuatkan untuk mempertahankan digitalisasi yang sudah berjalan,” tambahnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, didampingi Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia, memberikan penghargaan kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang berhasil menerapkan perluasan digitalisasi daerah. Dalam rakornas, Airlangga menegaskan urgensi mensinergikan inovasi dan inisiatif baru serta penguatan kebijakan di berbagai kementerian dan lembaga.
Airlangga berharap agar digitalisasi pemerintah daerah dapat terus meningkat ke depan. Saat ini, tingkat digitalisasi pemda telah meningkat 6,1% dari 67,5% pada semester II-2022 menjadi 73,6% pada semester III-2022.
“Dengan sebaran capaian Sumatera 133 pemda 81,1%, Jawa sebesar 118 pemda atau 99,2%, Kalimantan 32 pemda atau 52%, Bali dan Nusa Tenggara 26 pemda atau 51,9%, serta Sulawesi dan Maluku 90 pemda atau 58,4%. Pemerintah optimistis bahwa target 75% dapat dicapai,” tegas Airlangga.
Wakil Presiden RI Maruf Amin, melalui arahan virtual, juga berpesan agar seluruh daerah di Indonesia mulai menerapkan sistem pembayaran dan pengeluaran daerah secara digital, dengan harapan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dapat terukur lebih akurat.
