bogortraffic.com, JAKARTA— Kinerja nahkoda baru di kementerian teknis pembangunan nasional mulai mendapat koreksi tajam dari parlemen.
Komisi V DPR kritik Menteri PU, Dody Hanggodo, secara terbuka dengan mendesak agar sang menteri segera memusatkan konsentrasi penuh pada target kerja hulu-ke-hilir serta menghentikan deretan polemik internal yang memicu kegaduhan di ruang publik.
Anggota Komisi V DPR RI, Syafiuddin Asmoro, menyayangkan ritme instansi belakangan ini yang dinilai lebih dominan diwarnai oleh draf kontroversi ketimbang ekspos capaian pembangunan fisik.
”Kami sepenuhnya menghormati kewenangan menteri dalam melakukan pembinaan organisasi. Namun untuk ke depan, kami berharap Pak Menteri jauh lebih fokus bekerja mengejar target dan tidak lagi memproduksi draf kehebohan baru yang bisa mengaburkan konsentrasi kementerian,” tegas Syafiuddin, Jumat (17/7/2026).
Rapor Merah Tiga Polemik Utama di Kementerian PU
Legislator dari Fraksi PKB ini merinci tiga poin krusial yang sempat memicu spekulasi publik dan mengganggu ritme draf operasional kementerian dalam beberapa waktu terakhir:
- Pencopotan Jabatan Tinggi: Keputusan mendadak mencopot dua Direktur Jenderal pasca-adanya temuan audit BPK.
- Isu Perjalanan Dinas: Kontroversi dokumen dinas ke Amerika Serikat (AS) yang diduga menyeret nama anggota keluarga.
- Mutasi Massal: Pergeseran gerbong pejabat secara besar-besaran di internal yang memicu ketidakharmonisan tata kelola.
Syafiuddin mengingatkan bahwa Kementerian PU mengemban peran makro yang sangat strategis dalam implementasi percepatan infrastruktur rakyat.
Oleh karena itu, suasana lingkungan kerja yang kondusif, kompak, dan bebas dari draf ego struktural kaku menjadi syarat mutlak agar target program tidak terbengkalai.
Seorang menteri dituntut bertindak sebagai draf figur motivator yang mampu mengayomi bawahan, bukan malah menciptakan iklim kerja yang penuh kecurigaan.
”Seorang pemimpin draf pimpinan tertinggi harus mampu menjadi sumber semangat dan menjaga soliditas organisasi secara utuh. Fungsi pengawasan akan terus kami perketat secara transparan. Yang dinanti oleh masyarakat hari ini adalah bukti kinerja nyata di lapangan, akselerasi proyek, dan mutu pelayanan publik yang optimal,” pungkasnya.
