bogortraffic.com, BOGOR – LSPR Institute of Communication and Business bersama PT Astra International Tbk sukses menyelenggarakan LSPR Sustainability & Public Relations Summit 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Mengangkat tema “Reimagining Sustainability: Game Changing Public Relations Leadership”, Summit ini menghadirkan para pemimpin komunikasi dan praktisi keberlanjutan untuk berbagi wawasan strategis dalam menghadapi tantangan masa depan.
Acara ini menekankan bahwa pendekatan kebijakan harus membumi dan berpusat pada manusia dalam mengintegrasikan teknologi, khususnya Kecerdasan Buatan (AI), ke dalam kehidupan masyarakat.
Achmad Aditya, Staf Khusus Wakil Presiden RI, menyatakan bahwa UMKM adalah salah satu sektor yang paling potensial untuk mengalami lonjakan produktivitas jika diberi akses digital.
“Jika UMKM diberikan akses teknologi dan digitalisasi, produktivitas mereka bisa meningkat dua hingga tiga kali lipat dibanding yang belum tersentuh teknologi,” ucap Achmad Aditya.
Lebih lanjut terkait AI, Achmad Aditya menyampaikan bahwa persoalannya bukan lagi soal relevansi, melainkan kesiapan nasional.
Ia menyoroti urgensi pertanyaan strategis: “Apakah kita siap ketika AI membanjiri negeri ini? Apakah 280 juta penduduk kita hanya akan menjadi penonton?”.
Ia juga menekankan pentingnya membangun narasi kebijakan yang berpijak pada kisah manusia.
“Kita sering kali terjebak dalam perdebatan teknis ‘bagaimana’ menjalankan kebijakan, tapi lupa menjelaskan ‘mengapa’ kebijakan itu penting,” tuturnya.
Contoh nyata seperti program makan bergizi gratis dan distribusi laptop digital di daerah 3T menunjukkan betapa kuatnya dukungan publik ketika kebijakan dikomunikasikan lewat narasi kemanusiaan.
Masa depan Indonesia berada di persimpangan penting, dengan tiga pilar utama menjadi kunci arah kemajuan: pengembangan sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.
Diskusi menggarisbawahi bahwa kemajuan bangsa hanya dapat dicapai melalui dukungan menyeluruh terhadap kompetensi SDM, kesiapan teknologi, serta pembiayaan yang adil dan inklusif.
Di tengah gelombang perubahan digital dan krisis lingkungan, Indonesia ditantang untuk bersiap—tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi sebagai bangsa yang mampu mengarahkan arah transformasi demi kesejahteraan rakyat dan kelestarian planet.
Pungkas Bahjuri Ali, Kepala Sekretariat Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas RI, menggarisbawahi bahwa pembangunan manusia harus didasarkan pada hak dasar, bukan hanya kontribusi terhadap ekonomi.
“Manusia bukan sekadar mesin produksi. Mereka punya hak untuk hidup sehat dan layak, apa pun status dan pekerjaannya—baik sebagai buruh kasar, manajer, hingga direktur utama,” tegasnya.
Ia menjabarkan tiga pilar utama pengembangan SDM yang inklusif dan berkeadilan:
* Layanan Dasar – Akses terhadap pendidikan 13 tahun, layanan kesehatan, gizi memadai, dan perlindungan sosial dari kekerasan dan krisis ekonomi.
* Penguatan Modal Manusia – Pendidikan vokasi dan tinggi sebagai alat keluar dari kemiskinan struktural.
* Modal Sosial – Peran penting keluarga, komunitas, dan lingkungan sebagai sistem dukungan yang sering kali diabaikan dalam indikator pembangunan.
Strategi pengentasan kemiskinan, menurutnya, harus menggabungkan pendekatan jangka pendek berupa perlindungan sosial dan jangka panjang melalui peningkatan produktivitas.
Tujuannya adalah mentransformasi kelompok miskin menjadi kelas menengah produktif yang turut menggerakkan ekonomi nasional.
Dalam sesi tentang keberlanjutan, para pembicara menyoroti bahwa komitmen terhadap lingkungan harus beranjak dari formalitas menuju keterlibatan nyata di lapangan. Bandung Sahari, EVP Astra Agro Lestari mempertanyakan secara kritis,
“Apakah keberlanjutan itu hanya selembar kertas sertifikasi, atau benar-benar aksi nyata di lapangan?”
Perubahan iklim, polusi plastik, dan degradasi lingkungan disebut sebagai tanda peringatan yang menuntut kesadaran kolektif. Pesan penting yang disampaikan: menjaga lingkungan bukan hanya tugas negara atau korporasi, tetapi juga tanggung jawab individu.
“Hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan bisa menjadi kontribusi penting dalam ekosistem,” tegasnya.
Dunia industri pun turut bergerak. Contohnya, sektor kelapa sawit mulai menerapkan langkah pencegahan kebakaran, sementara grup seperti Astra Internasional menargetkan pengurangan emisi 30% pada 2030 dan net-zero emission pada 2050.
Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia, Djauhari Oratmangun, memaparkan bagaimana dinamika global, khususnya keterlibatan Tiongkok dalam AI dan keberlanjutan, menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia.
Tiongkok digambarkan sebagai kekuatan besar yang aktif memajukan diplomasi multipolar melalui berbagai inisiatif global seperti Belt and Road Initiative (BRI), Global Development Initiative (GDI), dan Global Civilization Initiative (GCI).
Djauhari menyampaikan paradoks menarik: meskipun AI menyerap banyak energi dan sumber daya, teknologi ini juga digunakan Tiongkok untuk mendorong ambisi keberlanjutannya, termasuk:
* Pertanian presisi dan kota pintar
* Manufaktur dan logistik cerdas
* Sistem energi terbarukan dan efisien
* Ekonomi sirkular dan pemantauan lingkungan
Namun, ia juga menyoroti tantangan besar seperti kebutuhan energi untuk komputasi, dampak produksi perangkat keras, dan konsumsi air untuk pendinginan pusat data.
Tahun ini, Indonesia dan Tiongkok merayakan 75 tahun hubungan diplomatik yang ditandai dengan kerja sama ekonomi yang erat—perdagangan hampir mencapai US150 miliar dan investasi lebih dari US40 miliar.
Djauhari menegaskan bahwa perubahan iklim adalah tantangan global terbesar yang memerlukan kerja sama antarbangsa di berbagai forum internasional.
Forum ini menyimpulkan bahwa jalan menuju Indonesia yang sejahtera dan berkelanjutan menuntut sinergi antarsektor dan lintas generasi.
Pendekatan yang berpusat pada manusia, didukung oleh teknologi cerdas dan komitmen terhadap bumi, adalah fondasi utama menuju masa depan yang tangguh dan inklusif.
Dengan kolaborasi lintas aktor—pemerintah, pelaku usaha, masyarakat sipil, dan mitra internasional—Indonesia dapat memimpin transformasi global menuju pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.
