bogortraffic.com, JAKARTA— Maraknya konten manipulatif, hoaks, dan fenomena deepfake berbasis kecerdasan buatan (AI) kini menjadi ancaman serius bagi kredibilitas data pemerintah.
Merespons tantangan tersebut, Pusat Riset Kebijakan Publik (PRKP) BRIN kembangkan sistem keamanan komunikasi publik masa depan dengan mengawinkan teknologi AI, blockchain, dan verifikasi manusia (human-in-the-loop).
Cetak biru sistem keamanan mutakhir ini dipaparkan dalam forum ilmiah “Elaborasi Special #21” di Gedung BRIN Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
“Pemanfaatan AI memberikan efisiensi tinggi untuk deteksi hoaks hingga analisis sentimen. Namun, risikonya adalah manipulasi konten. Karena itu, pemanfaatan AI tidak dapat dilepaskan dari validasi manusia. Teknologi harus menjadi alat bantu, bukan pengganti proses verifikasi,” tegas Ketua Tim Peneliti PRKP BRIN, Ahmad Budi Setiawan.
Sebagai solusi konkret, BRIN berkolaborasi dengan Fontys University of Applied Sciences Belanda untuk menciptakan Public Information Trust System (PITS).
Sistem ini memanfaatkan teknologi kriptografi hashing pada blockchain untuk mengunci keaslian dokumen resmi negara.
Melalui skema ini, setiap informasi publik atau produk hukum yang dirilis akan memiliki identitas unik (Persistent Identifier/PID).
Efeknya, publik dapat melacak riwayat perubahan dokumen secara transparan, sementara pelaku manipulasi tidak akan bisa mengubah isi data tanpa meninggalkan jejak digital.
“Setiap dokumen resmi diregistrasikan ke dalam blockchain, sehingga setiap perubahan dapat dilacak secara transparan. Ini adalah respons kami terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat akibat maraknya hoaks tanpa mekanisme verifikasi yang memadai,” jelas peneliti Fontys University, Amal Khairunnisa.
Selain perlindungan enkripsi, penguatan infrastruktur digital dalam negeri juga disokong oleh Perpustakaan Nasional RI melalui pengembangan URN-NBN (Uniform Resource Name–National Bibliography Number).
Sistem ini diproyeksikan menjadi fondasi identitas digital nasional jangka panjang agar asal-usul dokumen lintas lembaga dapat dirujuk secara presisi.
Meski infrastruktur ini menjanjikan keamanan tinggi, pelaku industri digital mengingatkan pemerintah untuk tetap mengasah kapasitas sumber daya manusianya.
Principal Indonesia Applied Digital Economy and Regulatory Network (IADERN), Tuhu Nugraha Dewanto, mewanti-wanti adanya risiko AI hallucination—kondisi di mana sistem kecerdasan buatan menyajikan data keliru namun dengan narasi yang sangat meyakinkan.
Oleh karena itu, standardisasi operasi dan budaya verifikasi ketat wajib menjadi pilar utama sebelum teknologi ini diadopsi secara massal pada sistem birokrasi Indonesia.
