bogortraffic.com, JAKARTA – Kementerian UMKM mematok target besar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp295 triliun pada tahun 2026.
Meski pendanaan terus diguyur, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan sebuah fakta pahit: intervensi pembiayaan tidak akan optimal selama pasar domestik masih “dijajah” oleh produk impor.
Hal tersebut ia ucapkan saat Diskusi Media (DM FWUMKM) bertajuk Mengawal Momentum UMKM Naik Kelas di Smesco Startup Hub, Jakarta, Jumat (27/2/2026). DM FWUMKM ini terselenggara berkat dukungan dari berbagia pihak diantaranya PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) / PT PLN, PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) / PT SMF, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), Aqua, Shopee.
Maman menegaskan bahwa persoalan fundamental UMKM bukan lagi soal modal, melainkan hilangnya akses pasar.
Pasar Domestik Terdisrupsi Impor
Maman menilai, sebagus apa pun program inkubasi dan besarnya plafon KUR, pelaku UMKM tetap akan menemui jalan buntu jika produk mereka tidak laku di pasar sendiri.
“Pasar Indonesia ini becek, kotor, dan jorok. Sebagus apapun mereka dibantu hari ini sehingga mereka bisa produksi tapi mereka nggak bisa jual barang. Pasar kita dipenuhi barang impor,” kata Maman Abdurrahman.
Banjirnya produk impor inilah yang menurutnya harus segera dibatasi dengan kebijakan terpadu lintas kementerian.
Ia mendorong Kementerian Perdagangan dan Kemenko Perekonomian untuk melakukan “sterilisasi” agar produk lokal kembali mendapat ruang.
Tantangan Biaya Digital dan Ketimpangan Kredit
Selain isu impor, Maman menyoroti tingginya biaya layanan (charging fee) di platform digital yang mencekik daya saing UMKM.
Ia juga mengungkap ketimpangan besar dalam penyaluran kredit perbankan nasional. Dari total kredit Rp8.149 triliun, sebanyak 80,6 persen justru mengalir ke 50 korporasi besar.
“Kita mencatat hari ini kredit untuk UMKM selama ini baru mencapai 19,4 persen. Masih ada sekitar enam persen yang belum mampu dipenuhi,” pungkas Maman, merujuk pada target kontribusi kredit UMKM sebesar 25 persen.
Sorotan Pengamat dan Pelaku Usaha
Senada dengan hal tersebut, Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, menambahkan bahwa selain masalah impor, UMKM masih terbebani persyaratan agunan yang memberatkan.
Ia mencatat penyaluran KUR masih timpang dan lebih berat ke sektor perdagangan ketimbang sektor industri.
Kritik tajam juga datang dari Sekjen Akumindo, Edy Misero. Ia menyayangkan praktik di lapangan di mana perbankan masih kerap menagih jaminan untuk pinjaman di bawah Rp100 juta, meski regulasi pemerintah menyatakan tanpa agunan.
“Jadi sudah lah, bahasanya peraturan pemerintah di langit: 100 juta tanpa jaminan, tapi di lapangan tetap ditanya agunan,” tegas Edy Misero.
Edy mengingatkan, jika akses KUR terus dipersulit oleh birokrasi perbankan, pelaku UMKM akan semakin terdesak untuk beralih ke pinjaman online (pinjol) yang memiliki bunga sangat tinggi.
