DPRD Kota Bogor Desak Perumda Tirta Pakuan Tuntaskan Krisis Air

Komisi III DPRD Kota Bogor melakukan kunjungan ke (IPA) PDAM Tirta Pakuan, Rabu (8/7/2026).

bogortraffic.com, BOGOR— Komisi III DPRD Kota Bogor bergerak cepat mengevaluasi pemenuhan hak dasar publik atas pasokan air bersih.

Jajaran legislatif menggelar kunjungan Komisi III DPRD Kota Bogor ke IPA PDAM (Instalasi Pengolahan Air) Perumda Tirta Pakuan di Rancamaya, Bogor Selatan, Rabu (8/7/2026).

Bacaan Lainnya

​Peninjauan yang dipimpin oleh Ketua Komisi III Ahmad Aswandi (Kiwong) beserta jajaran anggota ini mengungkap adanya ancaman defisit pasokan air bersih berskala makro, khususnya di wilayah Zona 1, Bogor Barat, dan Tanah Sareal.

​”Kami turun langsung untuk memastikan kebutuhan air masyarakat tidak terganggu. Faktanya, PDAM masih memiliki banyak PR besar. Kami meminta manajemen fokus menuntaskan kendala pasokan air bersih di Tanah Sareal dan Bogor Barat yang layanannya belum maksimal,” tegas Ahmad Aswandi.

​Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Rino Indira, memaparkan secara blak-blakan mengenai situasi kritis di hulu. Saat ini, 90 persen sumber air baku Kota Bogor masih bertumpu di wilayah selatan (Cijeruk dan Tangkil).

​Akumulasi produksi dari IPA Rancamaya dan Mata Air Tangkil mengasilkan total distribusi sebesar 140 liter per detik (lps). Secara kalkulasi teknis, daya dorong tersebut idealnya hanya mampu melayani 14.000 sambungan:

Lonjakan Pelanggan: Jumlah konsumen riil di Zona 1 saat ini membengkak hingga 17.000–18.000 pelanggan (defisit 30 lps).

Ancaman September 2026: Selama tiga tahun ini, defisit ditutupi dengan menyewa WTP milik swasta (Unitec). Namun, masa sewa akan berakhir total pada September 2026 karena aset tersebut akan dijual pemiliknya.

​Jika proyek infrastruktur pengganti tidak disuntik dana segar, wilayah hilir terancam mengalami gangguan pasokan masif.

​Tirta Pakuan sebenarnya telah merancang proyek ekspansi kapasitas hingga 200 lps di wilayah selatan sejak tiga tahun lalu dengan total kebutuhan investasi mencapai Rp134 miliar. Namun, lewat skema Raperda Penyertaan Modal Pemerintah (PMP), anggaran yang baru dicairkan oleh Pemkot hanya sebesar Rp15 miliar.

​Wakil Ketua Komisi III, Abdul Rosyid, menyayangkan melimpahnya debit air baku di SPAM Rancamaya tidak berbanding lurus dengan distribusi ke rumah warga akibat minimnya pipa transmisi dan pembangunan reservoir baru.

​”Kawasan Bogor Barat kini bertransformasi cepat dari area agraris menjadi pusat pemukiman dan niaga baru di sekitar koridor Terminal Bubulak hingga kampus IPB Dramaga. Kami sudah mengantongi izin pemanfaatan air sebesar 240 lps, namun baru bisa diolah 30 lps karena terkendala pipa. Kami berharap kemitraan dengan legislatif lewat kunjungan ini bisa mendongkrak alokasi anggaran PMP pada APBD 2027,” pungkas Rino Indira.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan