bogortraffic.com, KARAWANG— Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengeluarkan peringatan keras tanpa kompromi kepada para raksasa korporasi di tanah air.
Bahlil melayangkan ultimatum agar seluruh pelaku usaha, khususnya di sektor industri pertambangan, segera beralih menggunakan biodiesel B50 dalam seluruh operasional alat berat mereka.
Langkah koersif ini ditegaskan Bahlil di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara peresmian Peluncuran Mandatori B50 di Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).
”Awalnya pengusaha-pengusaha ini tidak mau pakai B50 karena alasannya harganya mahal. Saya sudah bilang langsung ke mereka, kalau kalian tidak pakai B50, dokumen RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) perusahaannya akan saya tinjau ulang. Ini agar tidak ada lagi alasan-alasan di lapangan,” tegas Bahlil ancam tinjau RKAB tambang B50 secara lugas.
Guna menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengawal kedaulatan energi nasional, Bahlil secara terbuka menyenggol sejumlah nama konglomerat dan petinggi asosiasi bisnis yang duduk di kursi undangan.
Beberapa nama besar yang disebut secara langsung oleh Menteri ESDM antara lain:
Boy Thohir: Bos raksasa tambang batubara PT Adaro Energy Indonesia Tbk.
Arsjad Rasjid: Direktur Utama PT Indika Energy Tbk sekaligus tokoh pelopor Kadin.
Grup Astra: Penguasa sektor alat berat dan kontraktor pertambangan nasional melalui jaringannya.
Senggolan langsung dari podium tersebut seketika memicu atensi besar dari para tamu undangan dan menjadi sinyal kuat bahwa rantai pasok industri ekstraktif wajib tunduk pada transisi energi hijau berbasis sawit domestik.
Bahlil memastikan bahwa tim teknis Kementerian ESDM terus melakukan pendekatan sekaligus pengawasan ketat kepada emiten-emiten tambang skala makro.
Skema sanksi penahanan izin kuota produksi (RKAB) diposisikan sebagai instrumen pamungkas agar tidak ada perusahaan yang bermain dua kaki.
Penerapan mandatori B50 per Juli 2026 ini diharapkan mampu menyerap jutaan ton pasokan Crude Palm Oil (CPO) dalam negeri, sekaligus memotong defisit neraca perdagangan akibat ketergantungan impor solar dari luar negeri.
”Prinsipnya kita harus memakai produk hasil bumi dalam negeri sendiri, jangan bergantung pada produk asing terus-menerus. Sekarang para pengusaha pertambangan ini sudah memberikan komitmen penuhnya di hadapan Bapak Presiden,” pungkas Bahlil.
