bogortraffic.com, SLEMAN – Kebijakan penguatan ketahanan pangan nasional mulai membuahkan hasil positif di tingkat tapak.
Para petani di wilayah Dongkelan Sidorejo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, mengaku beban biaya produksi mereka kini jauh lebih ringan berkat kemudahan akses pupuk bersubsidi, bibit, serta perbaikan tata niaga harga gabah.
Dampak instan ini dirasakan langsung oleh Marjani, salah seorang petani setempat. Ia menilai kebijakan anggaran di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dieksekusi oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan proteksi nyata bagi sektor hulu pertanian.
“Alhamdulillah, kebijakan anggaran pemerintah sudah membantu dibanding beberapa tahun lalu. Kalau dulu banyak sekali pembatasan, saat ini akses terhadap kebutuhan produksi sudah tidak terlalu dibatasi sehingga lebih mudah mencari bahan baku,” ujar Marjani saat ditemui di Sleman, Minggu (24/5/2026).
Selain faktor input produksi, Marjani memaparkan adanya perubahan peta persaingan serap gabah di lapangan.
Masuknya Perum Bulog secara agresif untuk menyerap hasil panen lokal dengan harga yang layak otomatis mendongkrak posisi tawar petani di hadapan para tengkulak.
“Sekarang tengkulak juga berebut gabah dengan Bulog. Akhirnya mereka sedikit banyak mengikuti standar harga Bulog. Dulu mereka sering menekan harga petani,” ungkap Marjani.
Mayoritas petani kini lebih memilih melepas hasil panen ke Bulog karena dianggap lebih praktis dan efisien secara biaya. Bulog bersedia menyerap Gabah Kering Panen (GKP) dalam kondisi basah langsung dari sawah.
Sebaliknya, tengkulak umumnya hanya menerima Gabah Kering Giling (GKG), yang memaksa petani mengeluarkan biaya dan tenaga ekstra untuk proses pengeringan minimal selama tiga hari.
Di sisi fiskal, Kementerian Keuangan bergerak cepat mengamankan pasokan pangan nasional. Data mutakhir hingga April 2026 mencatat realisasi anggaran ketahanan pangan telah menembus Rp61,3 triliun, di mana pos subsidi pupuk memegang porsi kenaikan alokasi paling masif.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KITA menjelaskan bahwa dari total serapan tersebut, sebanyak Rp28,8 triliun digelontorkan khusus untuk pos subsidi pupuk.
Pemerintah sengaja menerapkan strategi bayar di muka kepada produsen pupuk BUMN guna memperkuat likuiditas mereka.
“Kita bayar di depan ya sesuai dengan permintaan sehingga cost of fund mereka bisa ditekan ke bawah, dan itu juga akhirnya bikin mereka (PT Pupuk Indonesia) bisa ekspor pupuk baru-baru ini,” terang Purbaya.
Kebijakan pembayaran di depan ini terbukti memberikan kelonggaran finansial bagi PT Pupuk Indonesia (Persero). Di satu sisi pasokan domestik terkunci aman, di sisi lain perusahaan mampu memanfaatkan kelebihan produksi untuk merambah pasar ekspor internasional.
Sebagai informasi, dalam postur APBN 2026, total pagu anggaran subsidi pupuk ditetapkan sebesar Rp46,9 triliun dengan target volume penyaluran nasional mencapai 9,5 juta hingga 9,62 juta ton.
Akselerasi di lapangan pun menunjukkan tren impresif. Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi pada Kuartal I/2026 berhasil menyentuh angka 1,9 juta ton, atau tumbuh 13,6% secara tahunan (year-on-year) dibandingkan kuartal yang sama pada tahun 2025 sebesar 1,7 juta ton.
Pergerakan masif ini diharapkan mampu menjaga ketepatan waktu distribusi pupuk di berbagai daerah demi memitigasi risiko gejolak cuaca global.
