bogortraffic.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menggelar pertemuan strategis dengan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, beserta jajaran di Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Pertemuan ini fokus membahas percepatan pembangunan infrastruktur demi mengikis ketimpangan ekonomi di provinsi yang tengah menjadi episentrum hilirisasi mineral global tersebut.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajukan usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp2,9 triliun kepada pemerintah pusat.
Alokasi ini diproyeksikan untuk mendanai pembangunan jalan strategis, perbaikan infrastruktur dasar, jaringan irigasi, hingga penanganan pascabencana.
Gubernur Sherly Tjoanda memaparkan, Maluku Utara saat ini mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat fantastis, yakni mencapai 34,3 persen—jauh melampaui rata-rata pertumbuhan nasional.
Lonjakan ini dipicu oleh keberhasilan hilirisasi nikel, di mana Maluku Utara kini menyumbang 50 persen dari total produksi nasional dengan mengoperasikan sekitar 100 dari 166 smelter yang ada di Indonesia. Perputaran ekonominya bahkan menembus angka Rp150 triliun per tahun.
Namun, Sherly menekankan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah memastikan distribusi kesejahteraan tersebut berjalan merata ke masyarakat bawah melalui penguatan konektivitas.
Merespons hal itu, Menko AHY menegaskan komitmennya untuk memberikan atensi khusus pada tata kelola infrastruktur di Indonesia Timur.
“Kami melihat adanya visi yang kuat dan perencanaan yang matang dari Pemprov Maluku Utara. Kemenko Infrastruktur akan segera mengoordinasikan usulan anggaran Rp2,9 triliun ini dengan Bappenas, Kementerian PU, serta kementerian teknis lainnya agar pembangunan jalan strategis dapat segera direalisasikan,” tegas Menko AHY.
Salah satu cetak biru infrastruktur yang mendesak untuk dieksekusi adalah pembangunan Koridor Strategis Trans Kie Raha.
Proyek ini akan menghubungkan pusat pemerintahan di Sofifi dengan dua kawasan industri raksasa sekaligus pusat pengembangan industri baterai kendaraan listrik (electric vehicle), yakni Weda dan Buli.
Pembangunan jalan Trans Kie Raha ini diproyeksikan mampu memangkas waktu tempuh logistik secara radikal, dari yang sebelumnya memakan waktu 3,5 hingga 5 jam menjadi hanya sekitar 1 jam.
Akselerasi ini dinilai krusial untuk mempercepat distribusi pasokan bahan pangan dari wilayah lumbung pertanian lokal menuju kawasan industri, sekaligus menekan ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah.
Selain konektivitas logistik, forum ini juga mengupas tuntas kendala pengembangan Sofifi sebagai ibu kota provinsi. Meski telah ditetapkan secara administratif, Sofifi dinilai masih berjalan lambat akibat keterbatasan fiskal daerah serta minimnya fasilitas publik, seperti pasar tradisional dan aksesibilitas transportasi yang mumpuni.
Hingga saat ini, akses utama menuju Sofifi masih harus bergantung pada Bandara Sultan Babullah di Pulau Ternate, yang kemudian dilanjutkan menggunakan transportasi laut.
Pemprov Maluku Utara berharap pusat dapat membantu mendanai ekosistem transportasi yang lebih terintegrasi.
Menko AHY menambahkan, intervensi infrastruktur mutlak dilakukan agar Maluku Utara siap menyongsong target jangka panjangnya pada tahun 2029, yakni bertransformasi menjadi magnet pertumbuhan baru di Indonesia Timur sekaligus menjadi tuan rumah berbagai agenda nasional berbasis pariwisata dan kekayaan sumber daya alam.
