bogortraffic.com, BOGOR – Kementerian Kehutanan menegaskan komitmen untuk memperkuat peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai ujung tombak pengelolaan hutan berkelanjutan di tingkat tapak.
Hal tersebut disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam Sarasehan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tahun 2025 yang digelar di Jakarta, Rabu (29/10).
Menhut Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa momentum sarasehan ini menjadi titik penting untuk mengonsolidasikan kembali peran KPH setelah menghadapi berbagai dinamika regulasi dan organisasi.
“KPH memiliki fungsi strategis dalam sejarah kehutanan Indonesia. Namun beberapa tahun terakhir perannya sangat berkurang. Pertemuan ini penting untuk merevitalisasi peran KPH. Yang menjaga hutan harus yang dekat dengan hutan, dan itu adalah KPH,” tegas Menhut Raja Antoni.
Menhut meminta seluruh jajaran eselon I di lingkungan Kementerian Kehutanan untuk memperkuat kolaborasi dengan KPH, meskipun terdapat keterbatasan regulasi.
Menurutnya, penguatan kapasitas KPH menjadi kunci utama untuk mencegah kebakaran hutan, praktik illegal logging, dan aktivitas tambang ilegal, sekaligus mendukung perlindungan satwa dan perhutanan sosial.
“Rentang kendali kehutanan sangat luas, SDM dan pendanaan terbatas. Karena itu KPH harus diberdayakan agar pengamanan hutan dan pemberdayaan masyarakat berjalan efektif,” ujar Menhut Raja Antoni.
Menhut Raja Juli Antoni juga membuka peluang penguatan kelembagaan KPH melalui berbagai skema inovatif. Salah satunya adalah kemungkinan pengembangan model Badan Layanan Umum (BLU) bagi KPH yang berprestasi, agar bisa memperoleh manfaat finansial dari layanan pengelolaan hutan dan karbon.
“KPH bisa menjadi unit usaha. Kalau mereka menjaga hutan dengan baik dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat, KPH juga harus mendapatkan benefit, termasuk dari karbon,” jelasnya.
Sarasehan KPH Tahun 2025 mengusung tema “Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan melalui Konsolidasi Spasial untuk Mendukung Penyehatan Iklim Investasi, Hilirisasi Industri Hasil Hutan, dan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.”
Kegiatan ini diisi dengan penyerahan Sertifikat KPH Efektif Tahun 2024, Penghargaan Adhinata Wana, pameran usaha kehutanan, serta sesi diskusi yang diikuti oleh seluruh KPH dari berbagai provinsi di Indonesia.
Melalui forum ini, Kementerian Kehutanan berharap terbangun konsolidasi gagasan dan komitmen seluruh KPH dari Sabang sampai Merauke untuk memperkuat peran sebagai forest manager di tingkat tapak, sekaligus akselerator program Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
