bogortraffic.com, JAKARTA— Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan capaian positif indikator makro ekonomi nasional.
Dalam Rapat Paripurna DPR RI, Menkeu memaparkan bukti keberhasilan stabilitas fiskal yang sukses menekan angka pengangguran dan membuktikan bahwa Menkeu Purbaya tingkat kemiskinan 2025 turun cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Laporan kinerja tersebut disampaikan dalam agenda penyampaian pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
”Seiring dengan penguatan aktivitas ekonomi dan keberlanjutan program perlindungan sosial, tingkat kemiskinan nasional berhasil turun dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,25 persen pada September 2025,” ujar Menkeu Purbaya dalam keterangan pers yang dikutip Jumat (3/7/2026).
Selain sukses menekan angka kemiskinan sebesar 0,32 persen, perluasan lapangan kerja baru di sektor riil juga berdampak langsung pada penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional.
Berdasarkan data resmi kurun setahun terakhir:
- Agustus 2024: Angka pengangguran berada di level 4,91 persen.
- Agustus 2025: Angka pengangguran berhasil ditekan ke posisi 4,85 persen (turun 0,06 persen).
Purbaya berpandangan bahwa terjaganya resiliensi ekonomi Indonesia ini didorong oleh eksekusi kebijakan fiskal yang efektif dan tepat sasaran.
Sepanjang tahun 2025, pemerintah secara agresif menggelontorkan paket stimulus ekonomi bertahap di setiap kuartal guna membentengi daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.
Total stimulus jumbo sebesar Rp110,7 triliun tersebut dialokasikan secara taktis untuk beberapa sektor penggerak utama:
- Sektor Riil & UMKM: Dukungan pembiayaan dan permodalan usaha mikro.
- Sektor Padat Karya & Perumahan: Penyerapan tenaga kerja lokal berskala makro.
- Daya Beli & Konsumsi Domestik: Insentif program magang, pemberdayaan generasi muda, hingga kebijakan diskon tiket pada masa liburan nasional.
Pemerintah optimistis tren positif pemulihan kesejahteraan ini dapat terus dipertahankan pada tahun berjalan melalui pengawasan belanja negara yang lebih akuntabel.
