Kemenko Infra Pastikan Pelaksanaan Inpres Pembangunan Irigasi dan Jalan Daerah Berjalan Efektif

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, melakukan kunjungan kerja bersama jajaran Kepala Balai dan Satuan Kerja (Satker) di bawah Kementerian PU yang terpusat di Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II Palangka Raya, Kamis (5/11/2025).

bogortraffic.com, BOGOR  Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, melakukan kunjungan kerja bersama jajaran Kepala Balai dan Satuan Kerja (Satker) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang terpusat di Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II Palangka Raya, Kamis (5/11/2025).

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Operasi atau Pemeliharaan Jaringan Irigasi, serta Inpres Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Bacaan Lainnya

Kedua Inpres tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah mempercepat swasembada pangan nasional dan memperkuat konektivitas wilayah.

Kemenko Infrastruktur berperan mengoordinasikan serta memastikan pelaksanaan kedua Inpres berjalan efektif di lapangan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan infrastruktur berorientasi pada peningkatan produktivitas daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Herzaky Mahendra Putra menegaskan pentingnya sinergi antarunit pelaksana di lingkungan Kementerian PU dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan program prioritas di Kalimantan Tengah.

“Setiap unit pelaksana teknis seperti Balai Wilayah Sungai (BWS), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Pelaksana Prasarana Permukiman (BPBPK), Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK), hingga Satker Prasarana Strategis memiliki peran saling melengkapi dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional,” ujar Herzaky.

Menurutnya, koordinasi lintas satuan pelaksana harus semakin diperkuat agar pelaksanaan program di lapangan berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Seperti yang kerap disampaikan Presiden Prabowo dan Menko AHY di berbagai kesempatan, kita ingin seluruh kegiatan, khususnya terkait Inpres Nomor 2 tentang irigasi dan Inpres Nomor 11 tentang jalan daerah, berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan yang paling penting, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Herzaky.

Selain meninjau pelaksanaan program antarunit, Herzaky juga menyoroti pentingnya infrastruktur dalam memperkuat ketahanan pangan dan konektivitas wilayah.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan serta rehabilitasi jaringan irigasi akan mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional, sementara peningkatan kualitas jalan daerah akan membuka akses menuju kawasan produktif dan memperlancar distribusi ekonomi serta energi.

Dalam kesempatan tersebut, pembahasan difokuskan pada penguatan kerja sama antara Balai Wilayah Sungai dan unit pelaksana lainnya untuk mendukung keberlanjutan program di sektor sumber daya air dan ketahanan pangan.

Sinergi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) juga menjadi perhatian utama dalam memperkuat konektivitas antarwilayah dan membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat di berbagai daerah.

Sementara itu, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis diharapkan mampu mengimplementasikan visi, misi, dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, seperti pembangunan Sekolah Rakyat dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Herzaky menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus dijalankan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan spesifik setiap daerah.

Ia juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dan efisiensi agar hasil pembangunan tidak hanya berupa fisik, tetapi juga bernilai tambah bagi masyarakat.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya Kemenko Infrastruktur memastikan seluruh program Inpres berjalan optimal dan memberikan hasil konkret di lapangan.

Pendekatan monitoring dan evaluasi yang diterapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif — memastikan bahwa setiap proyek benar-benar berkontribusi pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan