bogortraffic.com, JAKARTA— Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa orientasi pembangunan nasional kini mengalami pergeseran fundamental.
Pemerintah berkomitmen memastikan setiap proyek fisik yang berjalan tidak sekadar menjadi simbol kemajuan, melainkan wajib memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat luas.
Pernyataan tersebut disampaikan Menko AHY usai menghadiri rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Rapat tersebut mengupas tuntas dukungan alokasi anggaran serta fungsi koordinasi strategis Kemenko Infrastruktur terhadap lima kementerian teknis di bawahnya.
“Infrastruktur tidak boleh hanya menjadi simbol pembangunan. Yang paling penting adalah bagaimana dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Paradigma pembangunan infrastruktur Menko AHY saat ini harus diarahkan untuk menekan biaya hidup masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata,” tegas Menko AHY.
Menko AHY menjabarkan bahwa keberhasilan sebuah proyek pembangunan tidak lagi diukur secara kuantitatif dari jumlah bangunan fisik yang berdiri. Indikator utama keberhasilan adalah sejauh mana infrastruktur tersebut mampu memotong rantai biaya logistik, memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air, serta membuka lapangan kerja baru.
Dalam pemaparannya di hadapan Banggar DPR RI, ia menekankan urgensi penguatan infrastruktur dasar yang menyentuh hajat hidup harian publik, meliputi:
- Akselerasi pembangunan perumahan rakyat layak huni.
– Modernisasi jaringan irigasi penunjang swasembada pangan.
- Pemerataan akses air bersih dan sanitasi sehat di daerah-daerah.
– Konektivitas jalan penunjang mobilitas mikroekonomi.
Sebagai kementerian koordinator baru yang menakhodai koordinasi lintas sektoral, Menko AHY juga menepis pandangan miring publik yang menilai institusinya hanya bekerja secara administratif dari pusat kota.
“Kami tidak hanya bekerja dari balik meja atau melalui rapat-rapat di pusat. Justru banyak waktu kami habiskan di lapangan untuk memastikan proyek-proyek berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata,” imbuhnya.
Melalui penguatan fungsi monitoring, evaluasi, dan sinergi aktif bersama DPR RI serta pemerintah daerah, Kemenko Infrastruktur optimistis kue pertumbuhan ekonomi dari sektor konstruksi ini dapat mengalir deras hingga ke wilayah pelosok demi mewujudkan pemerataan kesejahteraan yang inklusif.
