bogortraffic.com, KABUPATEN BOGOR – Menatap masa depan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor secara resmi mulai menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Langkah strategis ini diawali melalui Forum Konsultasi Publik yang digelar di Ruang Serbaguna I Setda pada Kamis (12/2/2026).
Penyusunan RKPD 2027 ini mengusung empat pilar prioritas pembangunan, yakni Pelayanan Publik, Ekonomi Lokal melalui pengembangan pusat ekonomi baru, Infrastruktur Dasar, serta Layanan Inklusif yang mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menegaskan bahwa perencanaan yang matang adalah kunci utama keberhasilan daerah.
Ia mengingatkan bahwa arah kebijakan dua tahun ke depan ditentukan dari kualitas forum hari ini.
“Bagi kami, kegiatan hari ini sangat penting. Fail to plan, plan to fail. Jika kita gagal merencanakan, maka sebenarnya kita sedang merencanakan kegagalan. Karena itu, forum ini menjadi ruang strategis, seluruh stakeholder hadir untuk merancang langkah ke depan,” ujar Ajat Rochmat Jatnika.
Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian adalah penekanan angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
Pemkab Bogor berikhtiar menurunkan angka tersebut hingga mendekati nol melalui program padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara langsung.
Tidak hanya soal program sosial, Pemkab Bogor juga mencanangkan sejumlah proyek infrastruktur mercusuar untuk tahun 2027, di antaranya:
* Transportasi: Pengembangan angkutan umum massal Koridor 2 (Bojonggede – Sentul Selatan) dan pembangunan Terminal Tipe C.
* Pendidikan: Pengembangan sekolah unggulan tingkat SD dan SMP Negeri.
* Lingkungan: Pembangunan hutan kota.
Sekda menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki filosofi yang lebih dalam dari sekadar fisik.
“Ini mungkin tidak langsung menyasar pengangguran secara spesifik, tetapi sangat sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Bupati Bogor mendorong adanya kolaborasi lintas perangkat daerah yang lebih erat. Sebagai contoh, pelatihan oleh Dispora akan didukung peralatan dari Disdagin, pemasaran oleh Dinas Koperasi, hingga pembiayaan dari BUMD perbankan. Model integrasi ini ditargetkan berjalan optimal mulai tahun 2026.
Selain itu, Pemkab fokus mengurangi ketimpangan (disparitas) antarwilayah:
* Bogor Barat: Percepatan pengembangan.
* Bogor Timur: Pusat ekonomi baru.
* Bogor Tengah: Pengendalian kawasan hulu dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.
Mengingat karakteristik geografisnya, aspek kebencanaan tetap menjadi variabel utama dalam setiap perencanaan di Kabupaten Bogor.
“Bogor adalah daerah bencana, itu tidak bisa kita lupakan. Karena itu, pembangunan harus tetap memperhatikan aspek mitigasi dan ketahanan bencana,” tegas Ajat.
Menutup forum, Kepala Bappedarida Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji, optimis bahwa pusat-pusat ekonomi baru yang dirancang akan mampu menyerap bonus demografi secara efektif.
“Target utama kami adalah memastikan pertumbuhan ekonomi dirasakan secara merata. Pusat ekonomi baru ini akan menyerap tenaga kerja secara signifikan. Dengan sinergi seluruh perangkat daerah dan partisipasi aktif masyarakat, kita optimis Kabupaten Bogor 2027 akan semakin Istimewa dan Gemilang dalam melayani rakyat,” pungkas Bambam.
