bogortraffic.com, BOGOR- Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan dukungan anggaran sebesar Rp350,21 miliar pada tahun 2026 untuk mempercepat pemulihan UMKM terdampak bencana di Provinsi Aceh.
Dana ini terbagi ke dalam empat klaster program utama demi menjaga keberlanjutan usaha warga.
Sekretaris Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, M. Makhrisyafrisal, menjelaskan bahwa bantuan mencakup rehabilitasi usaha mikro, pengadaan alat produksi, pemberdayaan wirausaha, hingga operasional Klinik UMKM Bangkit.
“Dukungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pengusaha UMKM yang terdampak bencana dapat kembali menjalankan usahanya. Kami tidak hanya memberikan bantuan untuk pemulihan sarana dan prasarana produksi, tetapi juga pendampingan agar usaha mereka dapat kembali produktif dan berkembang,” kata Makhrisyafrisal, Senin (7/9/2026).
Porsi terbesar anggaran, yakni Rp340,63 miliar, dialokasikan lewat Bantuan Presiden untuk Rehabilitasi Usaha Mikro bagi 113.292 pelaku usaha mikro dengan besaran Rp3 juta per penerima. Selain itu, Rp2,6 miliar dikucurkan untuk alat produksi, Rp4,81 miliar untuk pendampingan pasar dan pembiayaan, serta Rp2,16 miliar untuk Klinik UMKM Bangkit di lima titik wilayah Aceh.
“Pemulihan UMKM tidak cukup hanya dengan bantuan modal atau peralatan. Karena itu, kami lengkapi dengan pendampingan, peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, dan perluasan pasar agar pengusaha UMKM memiliki fondasi yang lebih kuat untuk kembali bangkit,” katanya.
Makhrisyafrisal juga menekankan krusialnya peran pemerintah daerah dalam memverifikasi data penerima manfaat di lapangan.
“Data dan usulan dari pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan diberikan kepada UMKM yang sesuai dengan kriteria dan kondisi di lapangan,” kata Makhrisyafrisal.
Juru Bicara Kementerian UMKM, Faisal Anwar, menambahkan bahwa sinergi pusat dan daerah menjadi kunci utama kelancaran pendistribusian bantuan agar tepat sasaran.
“Semakin baik proses pendataan dan verifikasi di daerah, semakin cepat pula pemerintah dapat menentukan bentuk dukungan yang dibutuhkan. Kami ingin memastikan bahwa bantuan, pendampingan, maupun fasilitasi lainnya benar-benar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan UMKM sehingga mereka dapat kembali beraktivitas normal serta mampu memulihkan usahanya,” kata Faisal Anwar.
