bogortraffic.com, LABUAN BAJO – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan komitmennya untuk mentransformasi tata kelola Taman Nasional (TN) Komodo menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data. Kebijakan pembatasan kuota wisatawan yang telah diterapkan akan terus dimonitor dan dievaluasi secara berkala guna menjamin keseimbangan antara perlindungan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam forum diskusi kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (24/4/2026). Forum ini mempertemukan pihak Kemenhut, parlemen, pemerintah daerah, hingga asosiasi pelaku usaha jasa pariwisata.
Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Rohmat Marzuki, menyatakan bahwa kebijakan kuota wisatawan yang saat ini ditetapkan sebesar 365.000 orang per tahun merupakan langkah esensial untuk menjaga TN Komodo sebagai aset bangsa. Namun, ia menekankan bahwa angka tersebut tidak bersifat statis.
“Kami sepakat bahwa prinsipnya harus ada pembatasan demi keseimbangan ekologis. Namun, kami akan terus melakukan kajian kontinu dan evaluasi secara berkala. Seiring dengan perbaikan sarana dan prasarana (sapras) yang akan kami lakukan di Pulau Padar tahun ini, seperti pengaturan jalur trekking dan dermaga in-out, maka penambahan kuota akan sangat mungkin dipertimbangkan,” ujar Wamenhut Rohmat Marzuki.
Kemenhut melalui Balai Taman Nasional Komodo tengah menyiapkan strategi pemerataan kunjungan agar tidak terjadi penumpukan di satu titik. Salah satu strateginya adalah mendorong pengembangan konservasi eksitu Komodo di daratan Flores, Pulau Longos, hingga Golomori sebagai destinasi alternatif bagi wisatawan.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto), mengapresiasi semangat perlindungan kawasan tersebut. Ia menilai pembatasan adalah investasi jangka panjang untuk menjaga keberlangsungan ekonomi pelaku usaha itu sendiri.
“Spirit kebijakan ini sudah benar untuk menjaga ekosistem dan keindahan tempat ini demi jangka panjang. Namun, kami menginginkan agar transisinya dilakukan secara bertahap dan melibatkan masyarakat setempat. Kami mengapresiasi Kemenhut yang sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk rehabilitasi sarana prasarana guna meningkatkan daya tampung,” ungkap Titiek Soeharto.
Senada dengan hal tersebut, Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menghindari ego sektoral dalam tata kelola pariwisata maritim.
“Keberlanjutan alam ini butuh duduk bersama. Kami mendorong kolaborasi lintas kementerian agar ekonomi, sosial, dan ekologi bisa terwujud nyata. Kami siap mendukung penyiapan spot-spot wisata di luar Taman Nasional Komodo agar penumpukan massa terurai,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Kemenhut memastikan tim teknis dari Balai TN Komodo dan Direktorat Jenderal KSDAE akan mulai menjadwalkan pertemuan intensif dengan asosiasi pelaku usaha. Pertemuan ini bertujuan merumuskan penyempurnaan sistem pelayanan, transparansi tata kelola, dan optimalisasi aplikasi pemesanan tiket guna memberikan kepastian bagi industri pariwisata di Labuan Bajo.
