bogortraffic.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) resmi menyerahkan Penghargaan Program Komunitas untuk Aksi Iklim (ProKlim) 2025 kepada 1.289 lokasi di seluruh Indonesia yang dinilai berhasil menjalankan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada tingkat komunitas.
Penghargaan tersebut terdiri atas 26 lokasi ProKlim Lestari, 296 lokasi ProKlim Utama termasuk 50 lokasi penerima trofi, 743 lokasi ProKlim Madya, dan 224 lokasi ProKlim Pratama.
Program ini menjadi bukti kuat bahwa aksi iklim berbasis masyarakat telah berjalan masif dan terukur di Indonesia.
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa ProKlim menjadi langkah strategis Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim, terutama ketika forum global belum menghasilkan arah konkret.
“Ini sebenarnya langkah-langkah strategis di tengah-tengah upaya global yang belum mampu merumuskan langkah-langkah konkret di dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca,” ungkap Hanif saat memberikan arahan dalam Anugerah ProKlim 2025 di Jakarta, Senin (1/12/2025).
Pernyataan tersebut merujuk pada hasil Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Brasil yang belum mencapai kesepakatan substantif terkait mitigasi dan upaya menahan kenaikan suhu permukaan bumi.
Hanif menegaskan bahwa ProKlim adalah satu dari sedikit program aksi iklim negara berkembang yang benar-benar terimplementasi di lapangan, sekaligus salah satu bukti komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement.
“Pemerintah Indonesia telah menyampaikan bahwa ProKlim merupakan program yang diinisiasi pemerintah Indonesia sebagai program untuk memenuhi mandat Paris Agreement,” tambahnya.
Melalui ProKlim, pemerintah terus mendorong peningkatan ketahanan iklim di berbagai sektor, mulai dari air, pangan, energi, kesehatan, hingga ekosistem dan kebencanaan.
Seluruhnya selaras dengan Nationally Determined Contribution (NDC), National Adaptation Plans (NAPs), serta mandat Perpres 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen NEK dan Pengendalian Emisi GRK Nasional.
KLH menargetkan terwujudnya desa atau kelurahan berketahanan iklim sebagai fondasi menuju kabupaten dan kota yang lebih tangguh terhadap dampak perubahan iklim.
Program ProKlim yang diluncurkan sejak 2012 ini secara konsisten meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengelola risiko perubahan iklim secara berkelanjutan.
Hingga 2025, tercatat 1.327 lokasi telah terdaftar dalam ProKlim. Lokasi tersebut mencakup RW, dusun, kelurahan, dan desa yang tersebar di 163 kabupaten, 59 kota, dan 33 provinsi di Indonesia.
