bogortraffic.com, BOGOR – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pemerintah mempercepat langkah untuk memulihkan konektivitas, infrastruktur, dan layanan logistik di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Penegasan tersebut disampaikan Menko AHY saat turun langsung meninjau Pelabuhan Belawan, Sumatra Utara, pada Senin (01/12/2025).
“Pemerintah tentu bergerak di semua sektor. Saya selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki tugas utama untuk segera menggerakkan, mendorong kementerian-kementerian di bawah koordinasi kami—khususnya Kementerian Pekerjaan Umum—untuk segera mengirimkan alat-alat berat seperti ekskavator, loader, dan lainnya untuk membantu membersihkan sisa-sisa longsor sekaligus menghubungkan kembali jalur-jalur yang terputus,” tegas Menko AHY.
Menurut Menko AHY, kecepatan penanganan sangat penting. Jika penanganan tidak dilakukan segera, akan ada masyarakat dan wilayah yang tetap terisolasi, baik dari sisi komunikasi maupun jalur logistik akibat terputusnya akses darat.
Di sisi lain, pemerintah juga memastikan melalui Kementerian Perhubungan agar sektor transportasi udara dan laut tetap beroperasi dengan baik sehingga aliran logistik tidak terhenti.
Kelancaran distribusi bantuan, termasuk obat-obatan, menjadi prioritas utama bagi masyarakat terdampak.
“Saya akan menyampaikan langsung kepada Kementerian Pekerjaan Umum—di sini ada deputi yang khusus membidangi hal tersebut—agar tidak ada satu pun daerah yang benar-benar terputus. Kita dorong alat-alat beratnya: ada ekskavator, backhoe, loader, truk, dan lain sebagainya,” ujar Menko AHY.
Menko AHY juga menyatakan bahwa koordinasi telah dilakukan dengan Pertamina dan PLN terkait ketersediaan BBM dan listrik, yang merupakan kebutuhan krusial dalam situasi darurat.
Menurutnya, listrik memiliki peran ganda; tidak hanya untuk penerangan, tetapi juga untuk memastikan komunikasi tetap berjalan.
Tanpa listrik, jaringan komunikasi dapat terputus, sehingga menghambat pemerintah pusat maupun daerah dalam memperoleh informasi penting di lapangan dan mengkoordinasikan upaya penanganan.
