bogortraffic.com, JAKARTA— Dampak perubahan iklim global terhadap kedaulatan wilayah pesisir Indonesia memicu perhatian serius pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa fenomena kerusakan lingkungan di mana Menko AHY soroti kenaikan muka air laut (sea level rise) tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis proyek fisik hulu-hilir, melainkan ancaman nyata bagi kemanusiaan.
Pernyataan strategis tersebut disampaikan Menko AHY saat memberikan pidato kunci dalam Dialog Kebijakan Nasional di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (13/7/2026).
”Kenaikan muka air laut ini harus kita sikapi sebagai persoalan kemanusiaan, bahkan persoalan peradaban. Yang kita bentengi dan lindungi bukan sekadar garis pantai secara fisik, melainkan masa depan hajat hidup masyarakat pesisir serta generasi Indonesia yang akan datang,” tegas Menko AHY.
Menko AHY menjabarkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki tingkat kerentanan geografis yang sangat ekstrem.
Dengan bentang lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang 108.000 kilometer, dampak abrasi air laut berpotensi melumpuhkan kawasan industri, sentra pangan, pemukiman, hingga batas kedaulatan negara.
Tantangan makro ini menjadi kian kompleks karena wilayah pesisir tanah air dihantam oleh dua ancaman sekaligus (double threats):
Faktor Iklim: Kenaikan muka air laut global akibat mencairnya es kutub.
Faktor Domestik: Penurunan muka tanah (land subsidence) akibat eksploitasi air tanah berlebihan dan beban masif pembangunan perkotaan.
Area kritis yang saat ini mengalami tekanan ganda tersebut terpeta nyata di sepanjang pantai utara Jawa, meliputi wilayah Jakarta, Semarang, Kendal, hingga Demak.
Mantan perwira TNI ini mengingatkan jajarannya bahwa indikator keberhasilan pembangunan fisik tidak boleh lagi diukur hanya dari aspek kuantitas atau banyaknya proyek yang selesai dibangun.
Prinsip keberlanjutan (sustainability) wajib diintegrasikan hulu-ke-hilir agar fasilitas publik memiliki daya tahan dalam jangka panjang.
”Ketika air laut naik dan tanah ambles, dampaknya berlipat. Jalan logistik terendam, fasilitas sekolah rusak, dan air bersih terkontaminasi. Pertanyaan besarnya ke depan bukan seberapa banyak infrastruktur yang sudah didirikan, melainkan seberapa berkelanjutan fasilitas tersebut dapat bertahan melindungi sosial-ekonomi masyarakat,” pungkas AHY.
