bogortraffic.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senin (17/11), di Gedung DPR RI, Jakarta.
Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan APBN TA 2025 hingga November 2025 dan rencana program/kegiatan pada TA 2026.
Menteri Dody memaparkan progres capaian anggaran Kementerian PU, di mana pagu efektif DIPA mengalami penambahan signifikan dari Rp86,6 T menjadi Rp109,81 T.
Penambahan tersebut berasal dari buka blokir efisiensi dan pengesahan belanja modal LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara).
Untuk Tahun Anggaran (TA) 2026, Menteri Dody menyampaikan bahwa Kementerian PU memperoleh pagu anggaran sebesar Rp118,5 triliun.
“Anggaran ini diarahkan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan di seluruh Indonesia,” tegas Menteri Dody.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai sektor prioritas yang diamanahkan Presiden Prabowo Subianto, meliputi:
* Sumber Daya Air: Pembangunan jaringan irigasi baru seluas 15.851 ha dan rehabilitasi 197.430 ha, serta lanjutan pembangunan 15 bendungan.
* Jalan & Jembatan: Pembangunan jalan baru 191 km, preservasi 1.392 km, dan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) sepanjang 36,65 km jalan dan 295,68 m jembatan.
* Air Minum & Sanitasi: Pembangunan SPAM sebesar 918 liter per detik, perluasan layanan SPAM (49.640 sambungan rumah), pengelolaan air limbah (115.750 KK), dan fasilitas persampahan (498 ton/hari).
* Prasarana Strategis: Pembangunan 104 Unit Sekolah Rakyat, 1.000 Unit Madrasah, dan 7 Unit Perguruan Tinggi.
DPR Minta Percepatan dan Pemerataan Anggaran
Jajaran Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi V Lasarus menyatakan persetujuan terhadap pergeseran dan pembukaan blokir anggaran 2025, namun meminta Kementerian PU mempercepat realisasi capaian serapan APBN 2025 (posisi saat ini 59,06% realisasi keuangan).
Arahan utama dari Komisi V meliputi percepatan proses lelang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk kegiatan TA 2026 dan perhatian serius terhadap pemerataan alokasi anggaran antarwilayah di NKRI.
“Di era kepemimpinan Menteri Dody, mohon pemerataan antar wilayah menjadi isu utama untuk mengatasi kesenjangan. Infrastruktur yang perlu kita kejar terutama di luar pulau Jawa sebagai pusat sumber daya alam,” pesan Ketua Lasarus.
Menutup rapat, Menteri Dody Hanggodo menyampaikan apresiasi atas masukan konstruktif dari Komisi V.
“Seluruh saran konstruktif dari Komisi V DPR RI akan kami tindak lanjuti demi mewujudkan pembangunan infrastruktur yang adil dan berkelanjutan,” tutupnya.
