Kementerian PU dan BGN Sinergi Bangun 1.000 SPPG untuk Program MBG

Menteri PU, Dody Hanggodo, dan Kepala BGN, Dadan Hidayana.

bogortraffic.com, BOGOR – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Gizi Nasional (BGN) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai langkah awal untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Kolaborasi ini merupakan dukungan terhadap program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Bacaan Lainnya

Acara penandatanganan berlangsung di Pendopo Kementerian PU, dihadiri langsung oleh Menteri PU, Dody Hanggodo, dan Kepala BGN, Dadan Hidayana.

Menteri Dody menyatakan bahwa kolaborasi ini adalah tindak lanjut dari pengalaman serupa saat membangun program Sekolah Rakyat (SR).

“Saya sudah instruksikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis untuk meniru pendekatan yang sama seperti kita membangun SR. Salah satunya termasuk koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan kepala daerah melalui Zoom Meeting, agar mereka dapat menyiapkan lahan untuk pembangunan SPPG,” kata Menteri Dody.

Kementerian PU menargetkan pembangunan 1.000 lokasi SPPG yang akan ditentukan oleh BGN. Proses pelelangan hingga pelaksanaan pembangunan fisik akan segera dimulai setelah lahan disiapkan.

Menteri Dody berharap para kepala daerah antusias karena lahan yang dibutuhkan relatif lebih kecil.

Kepala BGN, Dadan Hidayana, menyambut baik kerja sama ini. Ia menyatakan bahwa saat ini sudah ada 3.233 SPPG, namun masih ada 12 kabupaten/kota yang belum memiliki fasilitas tersebut. BGN menargetkan pembangunan total 25.000 SPPG di daerah aglomerasi dan 6.000 SPPG di wilayah 3T.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Kementerian PU telah mengeluarkan Keputusan Menteri PU Nomor 628/KPTS/M/2025 tentang Desain Prototipe/Purwarupa Bangunan Gedung SPPG.

Desain ini terdiri dari dua desain modular dan satu desain konvensional yang dapat digunakan oleh seluruh pihak, sehingga mempercepat proses perencanaan dan perizinan.

Kerja sama ini diharapkan tidak hanya mempercepat pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat pondasi kebijakan untuk mempercepat akses terhadap makanan bergizi, khususnya di wilayah yang kurang berkembang, demi mencapai target MBG yang akan mencakup 82,9 juta jiwa pada akhir tahun ini.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan