KOTA BOGOR – Kota Bogor berhasil masuk dalam delapan besar nominasi Pemerintah Kota (Pemkot) berkinerja sangat baik dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB). Wali Kota Bogor, Bima Arya, menyatakan bahwa upaya membenahi sektor perizinan dan dunia usaha di Kota Bogor telah mengalami beberapa fase atau titik balik yang signifikan.
Bima Arya menjelaskan bahwa titik balik berikutnya adalah inspirasi dari daerah lain, yang mendorong pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP). MPP menjadi rujukan dan studi banding bagi daerah lain, memberikan layanan dari berbagai pihak, bukan hanya melayani tetapi juga memudahkan dan membahagiakan masyarakat.
“Tentu saja, tidak hanya bicara-bicara, kami melakukan langkah konkret untuk membantu masyarakat dan dunia usaha,” kata Bima Arya saat menerima Tim Penilai Uji Petik Nomine Pemerintah Kota PTSP dan PPB di Balai Kota Bogor, Selasa (3/10/2023).
Bima Arya menyampaikan bahwa Kota Bogor merespons positif terhadap Online Single Submission (OSS) yang dibangun oleh pemerintah pusat. Penyesuaian, pengembangan sistem, integrasi, dan upaya lainnya dilakukan oleh Pemkot Bogor. Beberapa kewenangan administratif didelegasikan melalui Sistem OSS RBA sesuai dengan Perwali Nomor 7 tahun 2023.
Selama tiga tahun terakhir, investasi di Kota Bogor mengalami peningkatan, meskipun sempat terpengaruh oleh pandemi COVID-19. Bima Arya menyebut bahwa langkah-langkah persuasif diperlukan untuk memastikan bahwa semua usaha, terutama kafe, warung, dan restoran, memiliki izin sesuai aturan.
Bima Arya menyampaikan beberapa catatan penting sebagai evaluasi, termasuk ketersediaan SDM yang belum memadai, khususnya untuk tim profesional ahli. Selain itu, ia menyoroti pentingnya mengakselerasi RDTR (Rencana Desain Tata Ruang) dan PKPR (Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang) setelah RDTR lengkap.
“Pada intinya, usaha kami adalah ikhtiar. Namun, ada hal yang perlu diakselerasi oleh pemerintah pusat, dan ada hal yang perlu dievaluasi di pemerintah daerah,” tambahnya.
Bima Arya berharap bahwa langkah-langkah konkret yang diambil oleh Kota Bogor dapat menjadi inspirasi dan model bagi daerah lain dalam meningkatkan pelayanan terpadu dan percepatan pelaksanaan berusaha
Dimulai pada tahun 2015, Pemkot Bogor melaksanakan reformasi birokrasi, terutama dalam sektor perizinan, dengan fokus membuat perizinan menjadi lebih mudah, terukur biaya dan waktu melalui sistem berbasis elektronik, aplikasi SMART. Pengembangan sistem dilakukan secara bertahap, dan pada tahun 2017, sudah ada 20 perizinan daring yang diarahkan menjadi satu pintu dengan tanda tangan digital dan layanan berbasis Android. Pada tahun 2018, jumlah layanan perizinan bertambah menjadi 38.
Sementara itu, Ketua rombongan Tim Penilai Uji Petik Nomine Pemerintah Kota PTSP dan PPB, Tina Talisa, menyampaikan apresiasi atas pencapaian Pemkot Bogor sebagai salah satu delapan terbaik. Uji petik tahun 2023 menjadi pelaksanaan ketiga yang melibatkan penilaian dari berbagai kelembagaan. Hasil penilaian rencananya akan diumumkan pada November 2023.
“Pada prinsipnya para penilai juga dinilai sehingga tidak ada yang superior, diharapkan kategorinya hanya dua yaitu baik dan sangat baik, tidak ada lagi yang terlalu jauh nilainya. Saya mengapresiasi atas masukan dan catatan yang disampaikan Pak Bima Arya sebagai bahan evaluasi bagi semua,” ujarnya.
Tina Talisa menekankan pentingnya kolaborasi antara investor besar dengan pengusaha nasional dan daerah, khususnya UMKM dari daerah setempat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Investasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang kolaborasi. Dalam kunjungannya, rombongan juga mengunjungi kantor Dinas PMPTSP Kota Bogor dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor.
