bogortraffic.com, KOTA BOGOR- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, akan memanggil seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam sepekan ke depan guna mengevaluasi program kerja dan arah kebijakan menjelang penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menegaskan bahwa seluruh OPD wajib memaparkan rencana penguatan program serta penyesuaian perencanaan berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kota Bogor yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Program-program yang tidak seiring sejalan dan tidak memiliki korelasi sama sekali dengan visi misi Dedie-Jenal ‘Bogor Beres, Bogor Maju’ akan dicoret dan dipangkas,” kata Jenal, Senin (16/6/2025).
Menurut Jenal, evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan melalui APBD benar-benar mendukung target pembangunan yang telah ditetapkan. Ia menegaskan, hanya program yang menyentuh kepentingan masyarakat dan memperkuat visi-misi yang akan dipertahankan.
“APBD bukan sekadar rutinitas anggaran, tapi instrumen untuk mewujudkan RPJMD. Maka program harus benar-benar berdampak, bukan sekadar formalitas,” ujarnya.
Pemanggilan OPD akan dimulai pada Senin sore (16/6/2025), dengan dua dinas pertama yang dijadwalkan adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor.
Menurut Jenal, pihaknya ingin mengetahui secara langsung sejauh mana kinerja pelayanan, respons kebencanaan, dan rencana intervensi anggaran yang diusulkan dalam perubahan APBD 2025 dari kedua OPD tersebut.
“Sejauh mana pelayanan, respons, dan intervensi anggaran dalam perubahan seperti apa — akan kami cek,” tegasnya.
Pemanggilan ini dinilai sebagai langkah awal untuk menyusun perubahan APBD 2025 yang lebih tepat sasaran, efisien, dan sesuai kebutuhan riil warga Kota Bogor.
Pemkot menargetkan proses penyusunan perubahan APBD tahun ini tidak hanya cepat, namun juga akurat dalam mendukung program prioritas seperti penanganan banjir, peningkatan pelayanan publik, hingga penguatan ketahanan bencana.
