bogortraffic.com, BOGOR— Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menghadiri Rapat Tingkat Menteri yang membahas upaya pemulihan lahan serta langkah antisipasi banjir dan longsor di wilayah hulu Sungai Ciliwung.
Rapat tersebut berlangsung di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Kamis (9/1/26).
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno dan dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup Dr. Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Menteri ATR/BPN H. Ossy Dermawan, B.S., M.Sc., serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, bersama perwakilan pemerintah daerah terkait.
Dalam rapat tersebut dibahas penguatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), dalam penanganan banjir secara terintegrasi di kawasan daerah aliran sungai (DAS).
Upaya penanganan yang dirumuskan meliputi pembangunan retensi air, penghijauan kembali, penguatan regulasi, mitigasi bencana, serta penegakan hukum di kawasan hulu. Wilayah Ciawi, Megamendung, dan Cisarua menjadi perhatian utama karena perannya yang strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah lain dalam menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi masyarakat dari risiko bencana.
“Penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Kolaborasi lintas wilayah menjadi kunci untuk menciptakan solusi jangka panjang yang berkelanjutan,” ujar Rudy Susmanto.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan pentingnya penanganan bencana banjir secara terintegrasi dan multisektor, khususnya di wilayah DAS Ciliwung yang membentang dari Kabupaten Bogor hingga DKI Jakarta.
“Harus ditangani dari hulu, dengan pendekatan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir dan melibatkan berbagai sektor,” tegas Menko PMK.
Lebih lanjut, Menko PMK menekankan pentingnya penguatan infrastruktur yang tangguh, rehabilitasi lingkungan melalui reboisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan regulasi, serta penegakan hukum yang konsisten. Seluruh upaya tersebut harus dilakukan secara komprehensif dan kolaboratif lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
