bogortraffic.com, BOGOR— Pemerintah mencatat lonjakan signifikan transaksi non-tunai sepanjang 2025 yang mencapai Rp 642 triliun, meningkat 20,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kenaikan ini menjadi bukti perubahan besar dalam pola konsumsi dan perilaku keuangan masyarakat.
“Sampai September, transaksi non-tunai mencapai Rp 642 triliun dan meningkat dibandingkan tahun lalu 20,3 persen,” kata Menko Airlangga dalam sambutannya di acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, di kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Menurut Airlangga, pertumbuhan tersebut didorong oleh penyebaran digitalisasi yang semakin massif, serta meningkatnya adopsi teknologi pembayaran elektronik.
“Upaya digitalisasi terus mendorong pergeseran pola perilaku masyarakat ke belanja online dan non-tunai,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa kemudahan, kecepatan, dan efisiensi membuat pembayaran digital kini menjadi pilihan utama masyarakat dalam bertransaksi sehari-hari.
Transformasi transaksi non-tunai juga tidak terlepas dari percepatan digitalisasi yang dilakukan pemerintah daerah. Hingga semester I 2025, sebanyak 501 pemerintah daerah atau 91,8 persen telah memiliki ekosistem digital yang terintegrasi.
“Program kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah telah mendorong ekosistem digital secara signifikan sampai dengan semester I, 501 pemerintah daerah atau 91,8 persen telah memiliki ekosistem digital yang ditunjukkan dengan dominasi QRIS dan e-banking sebesar Rp 75,3 triliun dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah,” ujarnya.
Melalui QRIS dan e-banking, nilai transaksi penerimaan pajak dan retribusi daerah tercatat mencapai Rp 75,3 triliun.
Airlangga menjelaskan bahwa pesatnya transaksi digital juga dipacu oleh program pemerintah dalam memperkuat infrastruktur pembayaran nasional.
Saat ini, QRIS telah digunakan oleh 58 juta konsumen dan 40 juta merchant, menjadikannya salah satu kanal pembayaran digital terbesar di Asia.
QRIS kini sudah dapat digunakan untuk transaksi lintas negara seperti Malaysia, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan.
Pemerintah juga sedang memperluas cakupan kemampuan QRIS dengan uji coba di Tiongkok dan Arab Saudi, yang akan membuka peluang besar bagi transaksi wisata dan pelaku UMKM.
Selain QRIS, pemerintah terus mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI), yang kini banyak digunakan pemerintah daerah dalam pembayaran belanja operasional.
Untuk mendukung percepatan digitalisasi nasional, pemerintah juga memperluas layanan sinyal terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Beberapa hal yang terus dilakukan oleh pemerintah, antara lain perluasan kanal digital termasuk QRIS dan kartu kredit Indonesia. Kartu kredit Indonesia ini yang banyak dipakai oleh pemerintah daerah. Kemudian, perluasan layanan sinyal terutama di wilayah 3T dengan teknologi serat optik maupun low earth orbit,” pungkas Airlangga.
