bogortraffic.com, BANDUNG — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat, Senin (24/8/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan APBN di Jawa Barat tidak sekadar terserap dalam laporan, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Hingga akhir Juli 2026, APBN regional Jawa Barat mencatat surplus Rp22,02 triliun. Pendapatan negara mencapai Rp85,61 triliun atau 45,41 persen dari target, sedangkan belanja negara terealisasi Rp63,59 triliun atau 57,02 persen dari pagu.
“Setiap rupiah APBN harus terus bekerja, bukan hanya tercatat sebagai angka realisasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” kata Purbaya.
Dari sisi penerimaan, pendapatan negara tumbuh 6,81 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan perpajakan mencapai Rp81,30 triliun atau tumbuh 7,35 persen.
Penerimaan pajak menjadi penopang utama dengan realisasi Rp63,84 triliun atau tumbuh 10,41 persen. Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp17,46 triliun.
Sektor industri pengolahan menjadi kontributor terbesar penerimaan pajak Jawa Barat dengan nilai Rp30,60 triliun.
Belanja Produktif Meningkat
Dari sisi belanja, realisasi belanja negara mengalami kontraksi 1,45 persen secara tahunan. Namun, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) justru tumbuh 28,86 persen menjadi Rp26,61 triliun.
Belanja modal mencatat peningkatan paling tinggi, yakni 115,37 persen menjadi Rp3,11 triliun. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya akselerasi pembangunan dan penyediaan layanan publik melalui belanja produktif.
Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa mencapai Rp36,98 triliun atau 59,82 persen dari pagu. Angka tersebut terdiri atas TKD Rp35,46 triliun dan Dana Desa Rp1,52 triliun.
Purbaya menegaskan, keberhasilan APBN tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi dari dampaknya terhadap masyarakat.
“Kita ingin memastikan APBN di Jawa Barat tidak berhenti pada laporan penyerapan anggaran, tetapi hadir dalam bentuk aktivitas ekonomi, dukungan usaha, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
APBN Dukung Program Prioritas
APBN juga digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah di Jawa Barat. Salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan di 27 kabupaten/kota melalui 6.794 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan 14,68 juta penerima manfaat.
Selain itu, APBN menopang program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, ketahanan pangan dan energi, serta pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi).
Hingga Juli 2026, penyaluran KUR di Jawa Barat mencapai Rp23,24 triliun kepada 357,3 ribu debitur. Sementara pembiayaan UMi mencapai Rp1,31 triliun untuk 226,4 ribu debitur.
Kinerja fiskal tersebut turut menopang perekonomian Jawa Barat yang tumbuh 5,73 persen pada triwulan II-2026. Inflasi juga tercatat terkendali di level 2,72 persen pada Juli 2026.
Purbaya mengatakan pemerintah akan terus mengoptimalkan APBN untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung dunia usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Yang kita pastikan adalah anggaran negara dikelola secara optimal, tepat sasaran, dan mampu menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional,” pungkasnya.
