bogortraffic.com BANDUNG- KPU Jabar meminta kegiatan deklarasi damai Pilkada Serentak 2024 digelar di tempat yang mudah diakses dan dapat dihadiri oleh banyak masyarakat.
Menurut Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia, bukan tanpa alasan hal itu perlu dilakukan.
“Karena untuk deklarasi kan bagaimana kita mau mendeklarasi kalau publik sulit untuk mengaksesnya,” katanya di sela-sela giat Bimbingan Teknis Pelaksanaan Regulasi Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye di Aula KPU Jabar, Selasa, 17 September 2024 malam.
Pihaknya tak menampik era digital. Hanya saja, dia mengingatkan bahwa opsi tersebut mempunyai tantangan. “Bisa lewat streaming, tapi tidak semua masyarakat itu punya kuota dan tidak semua masyarakat itu memanfaatkan media sosial,” tandasnya.
Lebih dari itu, pihaknya berharap dengan pemilihan venue yang tepat, informasi terkait Pilkada 2024 diharapkan bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Demikian pula gebyar kegiatan.
“Jadi untuk deklarasi damai diusahakan harus gebyar agar ada suasana, spirit sosialisasi kita bahwa 27 November itu adalah hari pemungutan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati juga pemilihan wali kota dan wakil wali kota,” ujar Hedi Ardia.
“Publik harus tahu pula, ‘oh ini mulai ada calon’ dan 25 September itu sudah masuk tahapan kampanye. Jadi biar terasa karena ada juga hasil survei yang menunjukan 80 persen masyarakat itu tidak tau kapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, bisa jadi ada yang kurang dari kita karena sosialisasinya yang kurang maksimal,” imbuhnya.
Pihaknya sendiri mendorong untuk kegiatan deklarasi damai tersebut digelar meriah kendati harus menyesuaikan kemampuan anggaran.
“Maka saya mendorong untuk deklarasi damai silakan dibuat seramai mungkin biar publik tahu. Tapi tentu saja harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran,” tandas Hedi Ardia.
