bogortraffic.com, JAKARTA– Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima Piagam Penghargaan Mitra Kerja atas percepatan penyertipikatan tanah di Pulau Nusakambangan. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna H. Laoly kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, yang hadir mewakili Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono. Pemberian penghargaan berlangsung dalam Upacara Hari Pengayoman ke-79 Tahun 2024 di Lapangan Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, pada Senin (19/08/2024).
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap dukungan Kementerian ATR/BPN dalam mempercepat proses sertipikasi aset milik Kementerian Hukum dan HAM di Pulau Nusakambangan. Dalam acara tersebut, Sekjen Kementerian ATR/BPN juga menyerahkan 35 Sertipikat Hak Pakai atas tanah di Pulau Nusakambangan, yang mencakup luas 75.040.780 meter persegi dari total luas tanah 120.568.000 meter persegi.
“Kami menyerahkan sekitar 75 juta meter persegi tanah di Pulau Nusakambangan. Sertipikasi sudah mencapai sekitar 62%, dan kami berharap sisa tanah yang masih berada dalam penguasaan masyarakat dapat segera diselesaikan,” ujar Suyus Windayana setelah upacara.
Ia juga menambahkan bahwa seluruh sertipikat yang diserahkan dalam kesempatan ini merupakan Sertipikat Tanah Elektronik, dengan beberapa di antaranya diterbitkan pada tahun 2023 dan 2024.
“Pada tahun 2024, kami telah menerbitkan 35 sertipikat tanah elektronik,” jelasnya.
Dalam rangkaian Hari Pengayoman ini, Sekjen Kementerian ATR/BPN bersama Sekjen Kementerian Hukum dan HAM, Andap Budhi Revianto, juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara kedua kementerian terkait Fasilitasi Layanan Pertanahan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Kerja sama ini bertujuan untuk mendukung proses sertipikasi tanah aset serta penyelesaian sengketa tanah yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan HAM.
“Perjanjian Kerja Sama ini merupakan yang kedua, setelah sebelumnya kami bekerja sama dalam hal sharing data, khususnya yang berkaitan dengan data badan hukum. Kali ini, fokusnya adalah pada sertipikasi untuk seluruh aset, baik yang sudah clear maupun yang masih bermasalah,” pungkas Suyus Windayana.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Dony Erwan, serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, yang turut mendampingi Sekjen Kementerian ATR/BPN.
