bogortraffic.com, JAKARTA — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Konsolidasian BPKH dan Entitas Anak Tahun 2025 (audited).
Pencapaian ini menandai keberhasilan BPKH raih opini WTP 2025 sekaligus menjadi predikat WTP kedelapan kalinya secara berturut-turut sejak lembaga ini mulai beroperasi pada tahun 2017.
Hal ini menegaskan konsistensi BPKH dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah.
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan bukti nyata komitmen lembaga dalam menjaga amanah jutaan calon jemaah haji Indonesia.
“Meraih opini WTP secara konsisten bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan bukti bahwa BPKH terus membangun tata kelola yang profesional. Kepercayaan masyarakat adalah modal utama yang kami jaga,” ujar Fadlul.
Tidak hanya mempertahankan opini tertinggi dari BPK, BPKH juga menorehkan pertumbuhan kinerja keuangan yang impresif sepanjang tahun 2025 melalui strategi investasi yang hati-hati:
- Saldo Dana Kelolaan: Meningkat menjadi Rp180,74 triliun, atau naik sebesar 5,30 persen.
- Nilai Manfaat Investasi: Mencapai Rp12,05 triliun, tumbuh 4,42 persen dibandingkan tahun 2024.
Anggota Badan Pelaksana BPKH, Amri Yusuf, menambahkan bahwa pertumbuhan dana kelolaan ini mencerminkan kuatnya kepercayaan masyarakat.
Menurutnya, investasi BPKH selalu menyeimbangkan aspek syariah, keamanan, likuiditas, dan keberlanjutan.
Nilai manfaat yang dihasilkan oleh BPKH berperan penting dalam menjaga keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji serta menekan biaya yang harus dibayarkan oleh jemaah.
Selain itu, keuntungan pengelolaan dana tersebut juga disalurkan untuk berbagai program kemaslahatan umat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial keagamaan, hingga bantuan kebencanaan.
Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, momentum BPKH raih opini WTP 2025 ini menjadi motivasi besar bagi lembaga untuk terus memperkuat manajemen risiko dan transparansi demi kemaslahatan seluruh jemaah haji Indonesia di masa depan.
