bogortraffic.com, BOGOR– Beberapa kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sorotan publik, salah satunya mengenai penyerapan anggaran di kementerian/lembaga (K/L).
Purbaya menegaskan pihaknya akan menunggu hingga akhir Oktober 2025 untuk memastikan penyerapan anggaran, dan bila ada sisa, akan dialihkan untuk kebutuhan lain.
“Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapan hanya akan sekian ya kita ambil juga kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit atau untuk mengurangi utang,” kata Menkeu Purbaya kepada awak media di kantor Kemenkeu, Jumat (19/9/2025).
Ia menambahkan, tidak ada dana yang dibiarkan menganggur di kementerian maupun lembaga.
“Jadi, pada dasarnya tidak ada uang nganggur di departemen ataupun di kementerian yang di-earmark sampai akhir tahun, kira-kira begitu,” imbuhnya.
Dialihkan untuk Tambahan Bansos
Dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (18/9/2025), Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengusulkan penambahan bantuan minyak goreng.
Awalnya DPR mengusulkan 5 liter, namun setelah mempertimbangkan harga per liter, diputuskan untuk meminta 2 liter tambahan kepada pemerintah.
Menanggapi hal itu, Menkeu Purbaya menyatakan pemerintah sanggup memenuhi tambahan minyak goreng 2 liter dalam paket bansos pangan beras 10 kg.
Kesanggupan tersebut didasarkan pada anggaran belanja K/L yang masih bisa disesuaikan. Purbaya menegaskan pihaknya akan memantau penyerapan dana dan menarik kembali bila tidak digunakan dengan baik.
Dukungan Presiden Prabowo
Purbaya juga memastikan langkahnya mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto, termasuk dalam pengawasan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kalau uangnya nggak bisa diserap nggak setuju, dia (Prabowo) nggak setuju juga nggak bisa diserap, nggak merubah apa-apa, kan? Dia bilang, ‘Saya oke, boleh, bagus,’” ujar Purbaya.
Istana: Belanja Pemerintah Harus Optimal
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan Istana mendukung langkah Purbaya menarik kembali anggaran yang gagal terserap.
“Menurut kami itu sesuatu yang harus dilakukan karena belanja pemerintah itu harus optimal, sehingga kalau Menteri Keuangan mengevaluasi, tentu berdasar data,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jumat (19/9/2025).
Ia menambahkan Presiden Prabowo menekankan pentingnya optimalisasi belanja negara.
“Kalau menurut data serapannya belum optimal, ya sudah jadi kewajiban untuk mendorong pelaksanaan program-program di kementerian tersebut, korelasinya dengan penyerapan anggaran. Apa yang menjadi kendala, kita cari jalan keluarnya,” jelasnya.
Akan Sisir Kementerian/Lembaga
Sebelumnya, dalam rapat perdananya bersama DPR pada 10 September 2025, Menkeu Purbaya sudah menegaskan akan menyisir anggaran K/L yang penyerapannya tidak maksimal.
“Kalau mereka nggak bisa nyusun kebijakan anggaran dalam nyusun program kerjanya atau pengajuan anggarannya, kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat dan kita akan monitor on reguler basis,” ujar Purbaya.
“Akan saya sisir (program yang lambat), bagian lambat akan kami percepat,” tegasnya.
