bogortraffic.com, KABUPATEN BOGOR — Bupati Bogor Rudy Susmanto meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan DPRD Kabupaten Bogor menyatukan visi pembangunan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, agar program prioritas berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Rapat expose RAPBD 2026 ini kita jadikan momentum membangun komunikasi baru. Kita tinggalkan sekat jabatan, duduk bersama, dan menyamakan visi membangun Bogor,”
ujar Rudy di Cibinong, Selasa (11/11/2025).
Menurut Rudy, arah kebijakan pembangunan tahun depan akan difokuskan pada pelayanan dasar masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan.
Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan Universal Health Coverage (UHC) 100 persen serta pendidikan gratis bagi warga Bogor, baik di sekolah negeri maupun swasta.
“Kita berharap UHC 100 persen bisa terealisasi pada 2026. Untuk pendidikan, warga yang tidak diterima di sekolah negeri dapat bersekolah di swasta dan biayanya ditanggung Pemkab Bogor,” katanya.
Rudy menambahkan, Pemkab Bogor juga akan memperluas program kejar paket guna meningkatkan angka rata-rata lama sekolah (RLS) di wilayahnya. Berdasarkan data BPS 2025, angka RLS Kabupaten Bogor menunjukkan peningkatan signifikan.
Selain itu, ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa dicapai oleh eksekutif saja, melainkan hasil kerja bersama DPRD dan seluruh perangkat daerah.
“Walau anggaran terbatas, kalau frekuensi berpikirnya sama dan arah kebijakannya sejalan, maka program prioritas akan cukup untuk direalisasikan,” ucap Rudy.
Bupati Rudy menekankan bahwa fokus RAPBD 2026 diarahkan pada tiga sektor utama, yakni:
- Pendidikan — pemerataan akses dan pembiayaan pendidikan gratis.
- Kesehatan — percepatan realisasi UHC 100 persen untuk seluruh warga Bogor.
- Infrastruktur — peningkatan kualitas sarana publik yang menunjang pelayanan masyarakat.
Rudy memastikan bahwa proses pembahasan postur anggaran dilakukan secara terbuka dan transparan bersama DPRD, agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor.
“Keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai oleh eksekutif semata, melainkan hasil kerja bersama DPRD dan seluruh perangkat daerah. Kesamaan arah kebijakan menjadi kunci dalam mengatasi keterbatasan anggaran dan memastikan program prioritas dapat terealisasi,” tegasnya.
