bogortraffic.com, BOGOR – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) di bawah kepemimpinan Menteri Raja Juli Antoni meneguhkan langkah besar menuju tata kelola kehutanan yang lebih transparan, modern, dan berbasis data. Upaya ini sejalan dengan semangat reformasi digital dan efisiensi birokrasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Melalui penguatan One Map Policy (Kebijakan Satu Peta), Kemenhut menghadirkan dua instrumen digital utama: Sistem Informasi Geospasial Kehutanan (SIGAP) dan Decision Support System (DSS) Kehutanan “Jaga Rimba”. Keduanya menjadi fondasi penting untuk memastikan seluruh kebijakan kehutanan berangkat dari data yang sama, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“SIGAP dan DSS bukan sekadar sistem digital, melainkan simbol perubahan paradigma — dari tata kelola sektoral menjadi tata kelola berbasis satu data kehutanan nasional,” ujar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam keterangan resminya di Jakarta.
SIGAP Raih Penghargaan, Jaminan Data Tunggal Kehutanan
SIGAP, yang dikembangkan oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH), berfungsi sebagai tulang punggung Informasi Geospasial Tematik (IGT). Sistem ini mengintegrasikan data dari berbagai unit kerja melalui Geoportal Kehutanan, terhubung dengan Jaringan Infrastruktur Geospasial Nasional (JIGN) dan portal Kebijakan Satu Peta (KSP).
Fitur utamanya meliputi peta interaktif, analisis spasial otomatis untuk mendeteksi tumpang tindih kawasan dan konflik tenurial, serta integrasi API antar sistem. Alur tata kelola data SIGAP berjalan sistematis dan terstandar, dengan quality assurance oleh Walidata Geospasial.
“Kami memastikan seluruh kebijakan dan perizinan kehutanan kini berlandaskan data tunggal yang tervalidasi,” jelas Direktur IPSDH Agus Budi Santosa.
Atas inovasi tersebut, SIGAP berhasil memperluas cakupan data spasial nasional dan meraih Bhumandala Kanaka (Emas) serta Juara One Map Policy Competition 2024 dari Badan Informasi Geospasial (BIG).
DSS “Jaga Rimba”: Pendukung Keputusan Berbasis AI dan Early Warning System
Melengkapi SIGAP, Kemenhut pada tahun 2025 meluncurkan Decision Support System (DSS) Kehutanan “Jaga Rimba”. Sistem pendukung keputusan berbasis data ini berfungsi sebagai meja kerja digital terpadu, di mana proses perencanaan, pengawasan, hingga pemberian izin dilakukan secara transparan dan cepat berdasarkan data yang valid.
DSS dilengkapi Early Warning System (EWS) berbasis kecerdasan buatan (AI) dan data satelit (MODIS, VIIRS, Sentinel, Landsat, NICFI) untuk mendeteksi dini potensi deforestasi serta memantau perubahan tutupan hutan secara berkala.
“Kita tidak lagi bekerja berdasarkan asumsi. DSS menghadirkan bukti visual dan data nyata di hadapan pengambil keputusan,” ujar Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Ade Triaji Kusumah.
Kehadiran kedua sistem ini merupakan bukti nyata Ditjen Planologi Kehutanan dalam meneguhkan One Map Policy. Keduanya menandai langkah maju Indonesia dalam membangun tata kelola kehutanan berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang efisien dan akuntabel.
“Satu peta, satu data, satu arah kebijakan — inilah fondasi kehutanan modern Indonesia,” tegas Menteri Raja Juli Antoni. Transformasi ini sejalan dengan Asta Cita, mendukung keberlanjutan lingkungan dan digitalisasi pelayanan publik menuju Indonesia Emas 2045.
