bogortraffic.com, JAKARTA – Untuk menjadi pelayan publik yang sigap menyikapi krisis di era digital, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Direktorat Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, menyelenggarakan pembekalan “Social Media Ready: Verify, Clarify, Respond”.
Kegiatan yang merupakan rangkaian dari Anugerah Media Humas (AMH) 2025 ini dihadiri para humas dari Kementerian dan Lembaga secara luring dan daring.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, menjelaskan bahwa media sosial telah bertransformasi menjadi ruang utama pembentukan opini publik.
“Media sosial bukan hanya ruang cerita, tetapi menjadi ruang utama pembentukan opini publik. Dalam hitungan detik, sebuah informasi dapat menyebar luas membentuk persepsi bahkan mempengaruhi sebuah kebijakan,” jelas Fifi lewat sambutan pembuka di Jakarta pada Rabu (12/11).
Keseimbangan Tiga Kunci Utama
Fifi menekankan soal tiga hal mendasar yang diangkat sebagai tema pembekalan kali ini, harus menjadi refleksi dan praktik sehari-hari para pengelola komunikasi publik: verify, clarify, dan respond.
* Verify atau verifikasi, yakni memastikan data, narasi, dan visual yang dibagikan telah teruji kebenarannya.
* Clarify atau klarifikasi, yakni berani meluruskan informasi yang keliru dengan cara yang cerdas, santun, dan berbasis fakta.
* Respond atau respons, menekankan kehadiran yang cepat di ruang digital dengan pesan yang jelas, konsisten, dan menenangkan publik.
Fifi menegaskan bahwa mengelola krisis tidak hanya butuh kecepatan, melainkan juga akurasi.
“Kecepatan memang penting, namun tanpa akurasi dapat menimbulkan kebingungan. Sebaliknya, akurat tanpa respons yang cepat dapat membuat narasi liar lebih dahulu membentuk opini. Keseimbangan antara verifikasi, klarifikasi, dan respons menjadi kunci utama komunikasi publik di era media sosial,” pungkas Fifi.
Berdasarkan data APJII, penetrasi internet nasional telah melampaui angka 80 persen, menuntut kecermatan humas dalam menyikapi media sosial dan mengantisipasi krisis.
Tantangan komunikasi krisis humas pemerintah dinilai lebih besar karena tingginya ekspektasi masyarakat.
Tenaga Ahli Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, Latief Siregar, menyampaikan bahwa isu-isu pemerintah cenderung cepat membesar.
“Mengapa isu-isu pemerintah cepat membesar? Karena pemerintah memiliki otoritas, sehingga ekspektasi masyarakat begitu tinggi dan kekecewaan cepat terakumulasi,” jelas Latief.
Latief membagikan metode PRIME (Prepare, Response, Intercept, Message, dan Engage) untuk mengatasi krisis.
Sementara itu, penggiat media sosial Enda Nasution menyoroti pentingnya bekerja seperti asuransi, yaitu mendeteksi hotspot sebelum terjadi kebakaran.
“Waktu yang paling pas saat mengatasi krisis adalah ketika krisis belum terjadi. Mitigasi ibarat mendeteksi hotspot sebelum terjadi kebakaran hutan. Semakin cepat ditemukan, semakin kecil biayanya,” jelas Enda.
Terkait langkah antisipasi krisis, Praktisi Komunikasi Jojo S. Nugroho menekankan pentingnya mengelola isu sekecil apapun dan berpegangan pada tiga kunci respons.
“Sinyal harus segera ditangkap dan dikelola dengan baik. Ada tiga kunci respons krisis yakni cepat dan faktual, dahulukan empati, dan amankan narasi,” jelas Jojo.
Pembekalan ini diakhiri dengan simulasi penanganan krisis kepada peserta, bertujuan melatih pola kerja lintas sektor dalam menyusun strategi komunikasi krisis yang komprehensif.
