bogortraffic.com, BOGOR — Saat traveling, Google Maps menjadi salah satu aplikasi peta digital yang paling sering digunakan traveler di seluruh dunia. Namun, tahukah kamu bahwa Google Maps tidak bisa digunakan secara penuh di Korea Selatan?
Sejak lama, pemerintah Korea Selatan membatasi penggunaan Google Maps karena alasan keamanan nasional.
Dilansir Newsweek, meski dikenal sebagai salah satu negara paling maju dalam teknologi digital, Korea Selatan memiliki regulasi ketat soal data geografis dan keamanan wilayah.
Upaya Google untuk mendapatkan izin penggunaan data peta resolusi tinggi di Korea Selatan telah berlangsung sejak awal 2010-an.
Perusahaan asal Amerika Serikat tersebut ingin mengakses peta skala 1:5.000, yang jauh lebih rinci dibanding peta publik skala 1:25.000 yang saat ini tersedia.
Google berpendapat bahwa data tersebut bukan informasi sensitif, melainkan standar global untuk navigasi modern, seperti panduan arah kendaraan, estimasi waktu tempuh, dan rekomendasi lokasi.
Namun, pemerintah Korea Selatan menolak permintaan itu, karena peta rinci dianggap sebagai aset keamanan nasional.
Otoritas menilai data beresolusi tinggi berpotensi membuka informasi tentang lokasi fasilitas militer dan area sensitif, sehingga dilarang diekspor ke server luar negeri.
Dampak Bagi Wisatawan Asing
Bagi wisatawan asing, kebijakan ini berarti Google Maps tidak bisa digunakan untuk fitur navigasi langsung atau petunjuk arah waktu nyata di Korea Selatan.
Sebagian besar turis akhirnya beralih ke aplikasi lokal seperti Naver Map dan KakaoMap, yang menyediakan panduan rute, transportasi umum, hingga informasi tempat wisata dalam bahasa Inggris.
Walau Google masih bisa menampilkan titik-titik penting melalui kerja sama dengan penyedia pihak ketiga seperti T Map, fungsinya terbatas.
Pengguna tidak bisa menavigasi kendaraan, berjalan kaki, atau menggunakan transportasi publik seperti di negara lain.
Isu Keamanan Jadi Faktor Utama
Perselisihan antara Google dan pemerintah Korea Selatan berakar pada isu keamanan nasional dan regulasi data.
Pemerintah menilai membuka akses penuh berarti mengizinkan data strategis dikirim ke server luar negeri, hal yang dianggap berisiko bagi pertahanan negara.
Sementara itu, Google menilai akses tersebut penting untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan dan efisiensi bisnis internasional di Korea Selatan, yang berpenduduk sekitar 51 juta jiwa.
Sebagai bentuk kompromi, Google bahkan menawarkan solusi seperti mengaburkan lokasi militer dan menghapus koordinat lintang-bujur dari peta jika diberi izin.
Namun, pemerintah tetap meminta agar Google mendirikan pusat data lokal agar proses pengawasan, pajak, dan transparansi lebih terjamin — sesuatu yang hingga kini belum disepakati oleh pihak Google.
Respons Resmi dari Google
Cris Turner, Wakil Presiden Google untuk Kebijakan Pengetahuan dan Informasi, melalui unggahan blog pada Agustus lalu menyampaikan bahwa pihaknya masih berdiskusi dengan pemerintah Korea Selatan terkait standar keamanan yang diminta.
“Kami sedang berkonsultasi dengan pemerintah tentang bagaimana menerapkan langkah-langkah keamanan yang diminta. Jika perlu, kami siap membeli dan menggunakan citra yang telah disetujui pemerintah dari mitra lokal,” ujar Turner.
Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan semula dijadwalkan mengumumkan keputusan terkait izin Google pada Oktober 2025, namun keputusan itu ditunda untuk pembahasan lebih lanjut.
Kini, keputusan final dikabarkan akan diumumkan bulan ini, yang akan menentukan apakah Google Maps akhirnya bisa berfungsi sepenuhnya di Korea Selatan — atau tetap terbatas seperti selama ini.
